10 Truk Polisi Masuk Desa Wadas, Paksa Warga Teken Persetujuan Tambang

Berita Baru, Jakarta – Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) kembali melaporkan bahwa sepuluh truk polisi berisi personil bersenjata kembali masuk ke Desa Wadas, Bener, Kabupaten Purworejo.

“KONDISI TERKINI. Pagi ini datang lagi 10 truk polisi yang membawa aparat kepolisian bersenjata. Sampai saat ini Wadas masih dikepung ratusan aparat dan preman-preman. Mencekam,” tulis akun Twitter resmi Gempadewa (@wadas_melawan), Kamis Pagi, (10/2).

Bahkan, Gempadewa menyebut aparat kepolisian bersama petugas kembali mendatangi rumah warga dan mengintimidasi serta memaksa warga untuk menandatangani surat persetujuan tambang.

“Hari ini warga Wadas kembali menerima intimidasi. Aparat dan petugas mendatangi rumah-rumah warga kontra tambang memaksa warga menandatangani persetujuan tambang,” katanya.

Kedatangan 10 personil bersama tim ke rumah-rumah warga, disebut Gempadewa, memperparah trauma dan ketakutan warga.

“Kejadian itu di luar perkiraan warga dan tim LBH. Mereka mengerahkan kurang lebih 10 personil aparat dan beberapa petugas di setiap rumah. Hal ini semakin memperparah trauma dan ketakutan warga,” lanjutnya.

Gempadewa menuturkan, perihal intimidasi dan pemaksaan tanda tangan, para pemilik rumah ketakutan dengan kedatangan petugas dan aparat kepolisian. “Warga takut dan tidak berani mengambil dokumentasi,” ujarnya.

Dikutip dari CNN Indonesia, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudussy mengklaim pernyataan kedatangan 10 truk polisi tersebut bohong atau kabar hoax.

“Yang benar hari ini ada pengukuran terakhir BPN, kunjungan komisi 3, dan bakti sosial dari Polri dan instansi terkait,” ujar Iqbal saat dikonfirmasi, Kamis (10/2).

Desa Wadas menjadi sorotan nasional usai Pasukan polisi bersenjata lengkap diterjunkan ke desa itu pada Selasa (8/2) untuk mengawal pengukuran lahan tambang batu andesit proyek Bendungan Bener.

Namun, anggota kepolisian tak hanya mengawal tim BPN. Mereka juga menangkap warga Desa Wadas yang dianggap memprovokasi penolakan rencana penambangan tersebut.