Yayasan LKiS dan Koalisi Lintas Isu Gelar Dialog Aspirasi Jelang Pemilukada 2024

Berita Baru, Jakarta – Yayasan LKiS bersama Koalisi Lintas Isu menyelenggarakan “Dialog Pesan Aspirasi di Kota Yogyakarta” sebagai upaya memperkuat partisipasi masyarakat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2024. Acara ini berlangsung di Hotel Museum Batik Yogyakarta dan menjadi ajang penting untuk memastikan bahwa suara warga, khususnya kelompok rentan dan minoritas, didengar oleh para pemangku kepentingan dan aktor politik.

Tri Noviana, Program Manager Yayasan LKiS, menyatakan, “Pemilukada bukan hanya soal memilih di bilik suara, tetapi juga tentang mengawal dan memastikan janji politik yang telah disampaikan calon pemimpin. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.”

Dalam dialog yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga aktor politik, mereka membahas strategi untuk meningkatkan layanan publik yang inklusif. Vitrin, perwakilan dari Koalisi Lintas Isu, menegaskan, “Kami ingin memastikan bahwa aspirasi warga Yogyakarta, terutama dari kelompok yang sering terpinggirkan, menjadi dasar bagi pengambilan keputusan politik di tingkat lokal.”

Sejak November 2023 hingga Juli 2024, Koalisi Lintas Isu bersama Yayasan LKiS aktif mengumpulkan aspirasi warga melalui survei daring dan pertemuan langsung. Hasilnya, isu-isu seperti kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan kesenjangan sosial menjadi fokus utama dalam catatan aspirasi yang kemudian disampaikan dalam dialog ini.

Beberapa tokoh penting yang hadir, seperti perwakilan dari Bappeda Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta, dan Bawaslu Kota Yogyakarta, memberikan tanggapan terhadap catatan aspirasi warga. Bappeda Kota Yogyakarta menekankan, “Catatan aspirasi warga akan dijadikan bahan FGD bersama OPD di Kota Yogyakarta untuk membahas rancangan teknokratik.” Sementara KPU Kota Yogyakarta menyatakan, “Akan mengajak organisasi masyarakat sipil untuk membahas rancangan debat calon walikota dan calon wakil walikota di Kota Yogyakarta.”

Tri Noviana menambahkan, “Kita tidak hanya berbicara tentang pengawasan dalam konteks formalitas, tetapi juga memastikan janji-janji politik benar-benar ditepati dan berdampak positif bagi kehidupan warga. Proses ini membutuhkan keterlibatan maksimal dari seluruh pihak, termasuk masyarakat sipil yang memiliki peran penting sebagai pengawal demokrasi.”

Dialog ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam mengawal Pemilukada agar berjalan jujur, adil, dan inklusif. Selain itu, peningkatan literasi politik dan penyebaran informasi yang akurat menjadi fokus untuk melawan hoaks dan disinformasi yang dapat merusak proses demokrasi.

Acara ini diakhiri dengan penyusunan strategi bersama untuk memastikan langkah konkret guna mewujudkan Pemilukada yang inklusif dan memastikan setiap suara warga dihargai sebagai dasar kebijakan publik yang adil. “Kami berharap hasil dialog ini dapat menjadi pijakan untuk perubahan yang lebih baik di Yogyakarta dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengawal demokrasi,” pungkas Tri Noviana.