Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Sabang Rohingya
(Foto: Istimewa)

Warga Sabang Bongkar Tenda Penampungan Pengungsi Rohingya



Berita Baru, Jakarta – Warga Sabang, Aceh, melakukan aksi unjuk rasa dan membongkar tenda penampungan 139 imigran Rohingya yang baru tiba di wilayah tersebut pada Sabtu (2/12). Mereka menuntut agar pihak terkait segera memindahkan pengungsi tersebut dari Pulau Weh.

Awalnya, warga menggelar protes meminta UNHCR dan Pemkot Sabang untuk memindahkan imigran Rohingya ke daerah lain. Pada Senin (4/12/2023), warga mengunjungi tenda penampungan di desa mereka, mengangkut imigran tersebut menggunakan kendaraan umum ke kantor Wali Kota Sabang.

“Pindahkan paksa sama warga (ke kantor walikota) karena memang dari awal kedatangan Rohingya itu warga menolak,” kata Pj Kepala Desa Balohan Rusli dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (5/12/2023).

Aksi protes juga terjadi di depan Kantor Wali Kota Sabang, di mana warga menuntut pemerintah setempat untuk mengembalikan pengungsi Rohingya ke laut, merasa bahwa mereka tidak menghargai aturan setempat.

Menanggapi tuntutan warga, Pemkot Sabang berkoordinasi dengan perwakilan UNHCR, dan disepakati untuk menempatkan sementara imigran Rohingya di lahan Dermaga CT-1 Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

“Ini sifatnya hanya sementara,” ujar Ady, pejabat Pemkot Sabang.

Ady menegaskan bahwa tidak ada anggaran khusus dari Pemkot Sabang untuk menangani imigran Rohingya ini, dan pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh UNHCR.

“Setelah rapat koordinasi dengan Forkopimda, diputuskan untuk memberikan waktu kepada UNHCR untuk berkoordinasi lebih lanjut ke Kemenkopolhukam terkait penanganan selanjutnya,” kata Ady.

Protection Associate UNHCR, Faisal Rahman, menyatakan tanggung jawab penuh terhadap pengungsi Rohingya tersebut, termasuk dalam hal biaya, kebutuhan dasar, dan kesehatan.

“Semua penanganan itu menjadi tanggung jawab kita dari UNHCR dengan lembaga mitra kita seperti IOM dan lainnya. Semaksimal mungkin kita mengusahakan tidak membebankan biaya kepada pemerintah,” ujarnya.