Wapres Tanggapi Permintaan Kades soal 10 Persen APBN untuk Dana Desa 

Berita Baru, Jakarta – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta pemerintah mengalokasikan 10% dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) untuk dana desa untuk pemerataan pembangunan.

Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa pemerintah terus berkomitmen penuh mendorong pembangunan desa, salah satunya melalui pengucuran lebih dari 10% dana APBN untuk didistribusikan ke daerah.

“Saya kira memang pemerintah sudah punya komitmen kuat untuk membangun desa,” kata Wapres Ma’ruf, sebagaimana dikutip dari keterangan BPMI Setwapres.

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres usai menghadiri acara Hari Desa Asri Nusantara 2023 di Lapangan Bola Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Senin (20/3).

“Kalau menurut hitung-hitungannya itu lebih dari Rp400 triliun ya sejak tahun 2015. Jadi sebenarnya lebih dari 10%,” tambah Wapres Ma’ruf.

Lebih jauh, Wapres menyebutkan berbagai kementerian menyasar program kerjanya kepada masyarakat desa, seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).

Selain itu juga ada Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

“Kalau yang ke Kementerian PDTT itu Rp70 triliun, tapi dari kementerian lain yang juga fokusnya di desa itu lebih dari Rp400 triliun,” ungkap Wapres.

“Kalau dihitung secara keseluruhan, besar sekali,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua APDESI Surta Wijaya meminta pemerintah untuk menaikkan alokasi dana desa menjadi 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut bertujuan agar pembangunan di desa-desa dapat terus berkembang secara merata di Indonesia.

“Tetapi jangan selalu desa dimarginalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa,” ujar Surta di GBK, Minggu (19/3).

“Semua itu jawabannya adalah dana desa, sepakat? Jadi 10% ke depan harga mati dana desa dari APBN, setuju?” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Surta meminta pemerintah mengesahkan Hari Desa pada 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Mereka juga meminta agar Pilkades 2023 tetap digelar.

“Bagaimana pun perjalanan panjang kades harapan saya, bahwa 7.000 kades yang masa jabatannya habis, tetap harus pilkades dilaksanakan,” jelasnya.