Wapres: Program ATENSI Dapat Entaskan Kemiskinan Ekstrem
Berita Baru, Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin meresmikan Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, pada Kamis (18/2).
Sentra Kreasi ATENSI merupakan pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya penerima manfaat dalam satu kawasan.
Kegiatan yang dilakukan meliputi pemberdayaan kuliner, pertanian hidroponik, peternakan ayam petelur, kerajinan tangan dan daur ulang sampah non organik menjadi barang bermanfaat bagi masyarakat, serta pemberdayaan jasa layanan refleksi, salon kecantikan dan konveksi.
“Saya mengapresiasi inisiatif Kementerian Sosial yang mengembangkan Sentra Kreasi ATENSI bagi eks pemulung dan tuna wisma,” tutur Wapres Ma’ruf Amin.
Ke depan, lanjut Wapres, program ATENSI tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu program strategis untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem atau extreme poverty, yaitu untuk menjangkau masyarakat termiskin yang selama ini belum terjangkau layanan sosial dasar.
“Saya yakin, program ATENSI ini akan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung, termasuk mereka yang terdampak Covid-19 secara sosial dan ekonomi, dan juga untuk warga masyarakat yang termarjinalkan atau terlantar pada umumnya,” imbuhnya.
Wapres juga menjelaskan bahwa sejauh ini pemerintah telah memberikan akses kepada warga terlantar dan rentan untuk bekerja di perusahaan, khususnya perusahaan yang menjadi mitra Kementerian Sosial melalui program ATENSI.
“Pada program ini saya menekankan agar kesempatan kerja yang diberikan bagi eks pemulung dan tuna wisma di perusahaan-perusahaan BUMN selayaknya diikuti oleh perusahaan swasta dan perusahaan BUMN lainnya,” tandasnya.
Selain itu, para eks pemulung dan tuna wisma dapat melakukan pembuatan buku rekening dan kartu ATM ATENSI bekerja sama dengan sebuah bank.
“Ini menunjukkan inklusi keuangan dapat menyentuh pada golongan dengan status sosial ekonomi terbawah,” ungkapnya.
Upaya lainnya, imbuh Wapres, pemerintah juga telah melakukan perekaman data kependudukan bagi eks pemulung dan tuna wisma yang belum memiliki KTP, sebagai upaya pemenuhan hak memiliki identitas bagi setiap warga negara.
“Hal itu juga, agar eks pemulung dan tuna wisma dapat dengan mudah mengakses layanan sosial dasar,” terang Wapres.