Wapres Ma’ruf: Indonesia Harus Segera Membangun Kerangka Tata Kelola Fintech

Berita Baru, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan bahwa kemajuan fintech yang turut mendorong perekonomian Indonesia merupakan momentum berharga yang harus manfaatkan.

Sebagai mana temuan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), kontribusi fintech nasional pada 2019 tercatat sebesar 0,45% terhadap pertumbuhan ekonomi dan lebih dari Rp60 triliun terhadap produk domestik bruto.

Fintech juga memiliki peluang besar dalam perkembangan ekonomi digital. Ekonomi digital diestimasikan oleh Kementerian Perdagangan akan tumbuh dari sekitar Rp600 triliun hingga mencapai Rp4.500 triliun pada 2030.

“Indonesia harus segera membangun kerangka tata kelola fintech,” kata Wapres Ma’ruf saat menghadiri Indonesia Fintech Summit (IFS) 2021, secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Minggu (12/12).

Wapres menjelaskan lebih jauh bahwa kerangka tersebut harus mampu mengikuti perkembangan teknologi, menjamin kepastian dan perlindungan hukum, termasuk keamanan siber keuangan digital, serta meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi digital.

“Saya menaruh harapan besar rangkaian Indonesia Fintech Summit ini dapat menghasilkan konsep model bisnis dan aktivitas fintech yang aman, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia,” tutur Ma’ruf Amin.

Menurutnya, diperlukan beberapa langkah-langkah strategis untuk menyikapi kesempatan itu. Pertama, pertumbuhan fintech syariah perlu dipercepat melalui penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, per Oktober 2021, hanya terdapat 7 unit penyelenggara fintech syariah dengan total aset sekitar Rp74 miliar. “Angka ini masih sangat jauh dari fintech konvensional yang mendominasi dengan jumlah 97 unit dan total aset mencapai Rp4,2 triliun,” paparnya.

“Saya harap dapat terbangun konsep pengembangan fintech berprinsip syariah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia,” haram Wapres Ma’ruf.

Langkah Kedua, Indonesia harus mendorong inovasi fintech, baik dalam pengembangan model bisnis maupun solusi teknologi keuangan. “Pengembangan ekosistem inovasi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak,” ungkapnya.

Ketiga, pemerintah melalui Bank Indonesia (BI), OJK, dan sebagainya, perlu menyiapkan perangkat regulasi untuk mengembangkan fintech legal karena bisnis fintech adalah bisnis kepercayaan. Pada saat bersamaan, literasi dan edukasi masyarakat harus ditingkatkan supaya mereka terhindar dari fintech ilegal.

“BI dan OJK saya harapkan mengawal regulasi untuk membangun perkembangan fintech legal,” tuturnya.

Keempat, lanjut Wapres, fintech harus inklusif menjangkau lapisan masyarakat ekonomi bawah, antara lain, usaha mikro dan kecil (UMK) dan koperasi. “Jangkaulah ekosistem keuangan masyarakat secara luas, termasuk mereka yang secara ekonomi masih tertinggal, seperti UMK dan koperasi,” pesan Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres meminta semua pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, BI, OJK, dan asosiasi-asosiasi fintech, berperan aktif dalam membantu terciptanya kebijakan yang afirmatif bagi kemajuan ekonomi digital.

“Kita ingin bersama-sama memajukan industri ekonomi dan keuangan digital yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, IFS merupakan kolaborasi antara BI, OJK, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Acara ini digelar hybrid secara daring dan luring, di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Sabtu hingga Minggu (11-12/12), dengan peserta para pelaku industri fintech, regulator, lembaga keuangan, investor, akademisi, dan para pemangku kepentingan lainnya dari dalam negeri dan luar negeri.