Wapres Ma’ruf Amin Kritik Pemda Papua: Dana Besar, Hasil Minim
Berita Baru, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyoroti penggunaan dana besar yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Papua yang selama ini belum terlihat hasil nyatanya. Ia berharap alokasi dana tersebut dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua.
“Kita ingin agar anggaran yang sudah diberikan, dialokasikan menjadi sesuatu. Jangan seperti selama ini, anggarannya besar, tapi tidak ada wujudnya. Kita ingin, saat kita masuk Papua, wujudnya ada, untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Ma’ruf dalam kunjungan kerjanya di Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6/2024).
Wapres Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa pembangunan di Papua telah direncanakan secara menyeluruh untuk setiap kabupaten, sehingga akses pelayanan masyarakat bisa lebih dekat dan efektif. Ia juga menyoroti perubahan dalam penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) Papua yang kini langsung diberikan kepada kabupaten/kota di Papua, tidak lagi tersentralisasi di tingkat provinsi.
“Kalau dulu itu kan tersentralisasi di provinsi, sekarang itu langsung ditransfer ke kabupaten-kabupaten. Oleh karena itu, saya harapkan bahwa program antara kabupaten dan provinsi, sudah terkoordinasi dengan baik,” jelasnya.
Wapres Ma’ruf Amin juga membahas masalah pendidikan di Papua, dengan memastikan bahwa masyarakat Papua dapat mengenyam pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Biaya pendidikan ke luar negeri difasilitasi oleh masing-masing kabupaten.
“Pembiayaan pendidikan ke luar negeri difasilitasi oleh kabupaten. Selanjutnya, di luar negeri, menjadi beban masing-masing kabupaten,” kata Wapres Ma’ruf. “Ilmu yang tidak ada di sini, kita ambil ke sana (luar negeri).”
Selain itu, terkait keagamaan, Ma’ruf menekankan pentingnya mengatasi kekurangan tenaga pendidik agama dengan mendirikan pendidikan tinggi agama di Papua. “Jadi masalah-masalah guru agama itu nanti supaya dibicarakan, pendidikan guru agama di sini seperti apa. [Agar] guru agama dididik langsung oleh guru agama,” tegasnya.
Bupati Merauke, Romanus Mbraka, melaporkan beberapa masalah utama di Papua Selatan kepada Wapres Ma’ruf. Ia menyebutkan bahwa akses jalan darat yang belum memadai, masalah akses komunikasi melalui internet, serta tingginya tingkat kemiskinan ekstrem menjadi tantangan yang harus segera diatasi.
Sejalan dengan itu, tokoh agama juga menyampaikan kekhawatiran terkait minimnya jumlah tenaga pendidik agama dan izin pendirian rumah ibadah yang masih terbatas di wilayah tersebut.