Utang Indonesia Capai Rp7.879 Triliun per Akhir Maret 2023

Berita Baru, Jakarta – Posisi utang Indonesia pada akhir Maret 2023 mencapai Rp7.879 triliun dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 39,17 persen.

Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), angka ini masih berada dalam batas aman dan terkendali yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang sebesar 60 persen PDB.

“Berdasarkan batasan utang yang ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang sebesar 60 persen PDB, utang pemerintah berada di dalam batas aman dan terkendali,” tulis Kemenkeu yang dikutip pada Rabu (10/5/2023).

Dalam Buku APBN KiTA edisi April 2023, Kemenkeu menuliskan bahwa pemerintah selalu melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pihaknya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap kondisi pasar dan kas pemerintah yang saat ini cukup tinggi.

“Juga kebutuhan pembiayaan posisi hingga April dan Mei masih cukup ample di tengah dinamika perekonomian global yang tidak pasti,” imbuhnya.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Maret 2023 juga berjalan dengan positif, dengan surplus sebesar Rp128,5 triliun atau 0,61 persen dari PDB. Surplus tersebut berasal dari pendapatan negara yang tembus Rp647,2 triliun atau tumbuh 29 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu (yoy) dan belanja negara Rp518,7 triliun atau tumbuh 5,7 persen (yoy).

Sri Mulyani menambahkan bahwa APBN tetap dikelola dengan hati-hati dan konservatif, dengan memberikan ruang bagi shock absorber kinerja APBN sesuai target. Meskipun komoditas dalam tren moderasi, pemerintah tetap antisipasi lewat APBN untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Hal ini juga menjadi perhatian penting karena pada hari yang sama, Sri Mulyani membuka-bukaan dampak gagal bayar utang AS pada RI, yang tentunya bisa berpengaruh pada kondisi ekonomi global dan Indonesia. Namun, dengan kondisi APBN yang positif dan pengelolaan utang yang hati-hati, pemerintah diharapkan mampu mengantisipasi dinamika perekonomian global yang tidak pasti tersebut.