Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Tuntut Transparansi Anggaran dan Pengelolaan WPP, Warga Dalegan Geruduk Balai Desa

Tuntut Transparansi Anggaran dan Pengelolaan WPP, Warga Dalegan Geruduk Balai Desa



Berita Baru, Gresik – Ratusan warga Desa Dalegan, Kecamatan Panceng, Gresik yang tergabung dalam Aliansi Dalegan Bersatu (ADAB) menggelar unjuk rasa di Kantor Balai Desa setempat, Rabu (11/11).

Warga menggeruduk kantor Pemerintah Desa (Pemdes) setempat dengan membawa mobil komando dan melakukan orasi serta membawa spanduk bertuliskan berbagai tuntutan mereka.

Koordinator Aksi, Syaifuddin Zuhri mengungkapkan, aksi warga tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap kurangnya transparansi penggunaan anggaran Pemerintah Desa (Pemdes) setempat, Pemerintah desa juga dituding tidak memfungsikan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Dugaan kurang transparannya pemerintah desa dalam hal anggaran dinilai dari beberapa kegiatan pemerintah desa Dalegan yang kami pertanyakan, diantaranya terkait dana lingkungan, program-program bantuan seperti alat pertanian dan lain-lain, Odong-odong yang bersumber dari Dana Desa, serta Layanan Air Minum atau Pansimas,” beber Udin, sapaan akrabnya.

Selain itu, kata Udin, warga juga menuntut agar keberadaan Wisata Pasir Putih (WPP) dikelola secara Profesional, Transparan, Akuntable, Inovatif, dan Kreatif. Bendahara Desa juga dinilai warga telah melampaui tugas dan wewenangnya, dimana selama ini hampir semua program-program pembangunan desa, di kerjakan sendiri, dianggarkan sendiri dan
dilapor-laporkan sendiri, dan terkesan semua dikerjakan sendiri, bahkan tidak ada transparansi sedikitpun.

“Kami minta agar WPP dikelola secara profesional transparan dan akuntabel, dan sekaligus mengganti Bedahara Desa karena tidak sesuai dengan tugas atau fungsinya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Udin menuturkan, kurangnya transparansi pemerintah desa dalam menggunakan anggaran ini kemudian berdampak pada keresahan warga. Sehingga masyarakat menuding pemerintah desa dalam mengemban tanggungjawab tidak sesuai mekanisme peraturan dan tidak demokratis.

“Warga ingin pemerintahan desa yang bagus, kami ingin wisata pasir putih dikelola dengan baik, dengan profesional, transparan dan melibatkan masyarakat secara umum, dan kami akan terus kawal persoalan ini,” terang Udin.

Selama berlangsung, aksi berjalan damai dengan penjagaan ketat oleh pihak kepolisian serta pihak koramil setempat.