Tidak Gegabah, Jepang Sedang Mempertimbangkan Embargo Minyak Rusia dengan Bertahap

Berita Baru, Tokyo – Jepang akan memutuskan waktu dan metode embargo minyak Rusia sambil mempertimbangkan kemungkinan dampak ekonomi.

“Kami ingin mempertimbangkan metode penghapusan bertahap dari waktu ke waktu dengan cara yang meminimalkan dampak buruk pada kehidupan masyarakat dan kegiatan bisnis,” kata Menteri Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Koichi Hagiuda dalam konferensi pers, Selasa (10/5).

Langkah itu diambil setelah Jepang larangan impor minyak dari Rusia bersama dengan negara-negara Kelompok Tujuh (G7) lainnya atas invasi Rusia ke Ukraina.

Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan pada hari Senin (9/5) bahwa Jepang akan menghapus impor minyak Rusia.

“Kami akan memikirkan metode dan waktu khusus untuk mengurangi atau menangguhkan impor minyak, dengan mempertimbangkan situasi aktual,” imbuh Hagiuda, dikutip dari Reuters.

Hagiuda mengatakan Jepang tidak dapat segera berhenti mengimpor minyak dari Rusia tetapi secara bertahap akan menjauh dari ketergantungan pada energi Rusia sambil memastikan akses ke pasokan alternatif.

Ditanya tentang kemungkinan percepatan restart pembangkit listrik tenaga nuklir, dia berkata: “Mengingat bahwa itu adalah sumber daya beban dasar yang didekarbonisasi pada tahap praktis, perlu untuk menggunakannya sebagai sumber daya yang penting.”

Tetapi tidak ada perubahan dalam kebijakan kementerian untuk melanjutkan restart nuklir hanya setelah mendapat dukungan dari masyarakat lokal, katanya.

Hagiuda menjelaskan, secara global, Amerika Serikat akan sangat diperlukan untuk mengamankan pasokan energi yang stabil, kata Hagiuda.

“Sebagai negara penghasil minyak dan gas, Amerika Serikat memiliki peran besar dan harus secara tegas membangun sistemnya sendiri untuk meningkatkan produksi,” katanya.

Hagiuda juga menambahkan bahwa ada rencana untuk memperluas proyek gas alam cair yang ada di AS yang dapat meningkatkan produksi dalam waktu yang relatif singkat dan Jepang bersedia berkontribusi melalui pembiayaan publik.