The PRAKARSA Dorong Transparansi Program Makan Bergizi Gratis dalam RAPBN 2025

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025 untuk mendukung program makan bergizi gratis, sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan mengatasi masalah stunting.

Menanggapi hal itu, lembaga penelitian dan advokasi kebijakan The PRAKARSA menekankan pentingnya transparansi dan efektivitas dalam pelaksanaan program ini, terutama mengingat potensi dampaknya terhadap pendidikan di Indonesia.

Peneliti The PRAKARSA, Bintang Aulia Lutfi, menyoroti bahwa program makan bergizi gratis dapat membantu meningkatkan kehadiran siswa di sekolah serta menurunkan angka putus sekolah.

“Program ini berpotensi meningkatkan partisipasi siswa dan mengurangi angka putus sekolah yang saat ini masih cukup tinggi di berbagai jenjang pendidikan,” ungkap Bintang.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, angka putus sekolah di tingkat SMA mencapai 21%, SMP 6%, dan SD sebesar 0,67%.

Namun, Bintang memperingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada distribusi yang tepat sasaran dan penyusunan data yang akurat. “Masih ada ketimpangan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan, di mana aksesibilitas mempengaruhi kualitas sekolah, seperti infrastruktur, kompetensi pengajar, serta kelengkapan fasilitas,” tambahnya.

The PRAKARSA juga menggarisbawahi pentingnya pemantauan terhadap pengurangan anggaran untuk program ini, yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp 450 triliun namun kini dialokasikan Rp 71 triliun. Bintang melihat ini sebagai peluang bagi pemerintah untuk menguji strategi penganggaran yang lebih efektif. “Meskipun anggaran yang dialokasikan lebih kecil, ini bisa menjadi simulasi awal bagi pemerintah dalam mengelola anggaran pendidikan dengan lebih baik, tanpa mengorbankan program pendidikan lainnya,” jelas Bintang.

Dalam konteks ini, The PRAKARSA menyerukan kepada pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, agar program makan bergizi gratis benar-benar memberikan dampak positif yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Bintang menutup dengan menegaskan, “Pemerintah perlu memastikan bahwa target dan capaian program ini dapat diketahui secara terbuka oleh publik, agar visi pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik.”