Teten: Omnibus Law Permudah Pendirian Koperasi

(Foto: Suara.com)

Berita Baru, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM sebut RUU Cipta Kerja atau yang kerap disebut Omnibus Law akan mempermudah pendirian koperasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat melakukan kunjungan ke Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sidogiri, Jawa Timur, Minggu (23/2).

Dalam kesempatan itu, Teten juga menerima audiensi dari para pengurus koperasi yang berdiri sejak 1997 lalu itu. Teten mengatakan, permasalahan mengenai izin koperasi sedang dicari solusinya lewat Omnibus Law. Aturan tersebut, kata Teten, mampu menjadi afirmasi bagi UMKM.

“Izin nantinya bukan cuma izin saja, di Omnibus Law, Koperasi hanya registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bisa dipakai untuk mengurus apa saja. Satu NIB untuk semua,” kata Teten.

Apalagi saat ini sudah ada lembaga Online Single Submission (OSS) semua dilakukan serba online. Namun sayangnya, kata Teten, hal itu belum dioptimalkan oleh koperasi.

“Kalau sekarang lebih susah bikin koperasi dibanding perusahaan. Ke depan wilayah koperasi juga tak dibatasi, harapannya ada kesamaan untuk kemudahan. Termasuk Peraturan Daerah (Perda) yang tak sejalan akan sendirinya konsolidasi karena mengacu pada undang-undang,” ucapnya.

Berita Terkait :  RUU Cipta Kerja, Presiden: Kami Membuka Seluas-luasnya Masukan

Dari catatan studi penelitian, sambung Teten, selama ini KUMKM cenderung tak berkembang karena menghindari menjadi usaha formal, dengan alasan kerumitan administrasi serta perpajakan. Hal itu dijanjikan ke depannya tidak akan terjadi lagi.

Tidak cuma itu, dari sektor pembiayaan yang disediakan pemerintah juga harus yang ramah, tak cuma murah tapi mudah. “Dan perlu pendampingan. Yang besar bermitra dengan usaha yang kecil,” imbuhnya.

Teten juga meminta untuk usaha koperasi sudah mulai masuk ke sektor riil produksi dan komiditi. Harapannya, KUMKM turut berkontribusi pada proyek pemerintah.

“Koperasi bisa bangun jalan, suplai belanja pemerintah. Karena Presiden sudah menginstruksikan belanja BUMN dan daerah prioritaskan produk dari KUMKM,” ujarnya.

Dengan begitu, pihaknya segera mendorong KUMKM naik kelas. Kementeriannya kata Teten, tengah menyiapkan bagaimana ekosistem, dari pengalaman Kopontren dalam mengembangkan koperasi secara profesional, termasuk dari sisi teknologinya.

“Koperasi tak mungkin besar kalau rapat hanya zaman jadul, nanti dimungkinkan rapat, tanda tangan lewat aplikasi. Memungkinkan koperasi usaha yang sifatnya lokal tumbuh besar dengan teknologi,” imbuhnya.

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan