Terima Keluhan Petani, Syahrul Munir: Alokasi Anggaran Pertanian dan Perikanan 2021 di Gresik Masih Rendah

Berita Baru, Gresik – Sejumlah petani tambak di Kabupaten Gresik menyampaikan keluh kesahnya kepada anggota DPRD Gresik Syahrul Munir terkait permasalahan yang mereka hadapi selama ini seperti jaringan irigasi, jalan produksi perikanan, DAM atau pintu air.

Ngateman, salah satu petani tambak asal Kecamatan manyar mengaku untuk mendapatkan pupuk subsidi saat ini sangat sulit, harganya pun kian mahal, belum ditambah biaya solar. Kondisi yang demikian membuat Ngateman dan masyarakat lain yang berprofesi petani tambak semakin was-was.

“Pupuk subsidi sekarang sulit, kalaupun ada di kios harganya semakin mahal, belum lagi untuk beli solar, padahal kami butuh banyak pupuk untuk mempercepat pertumbuhan ikan,” kata dia.

Mendengar keluh kesah tersebut, Cak Syahrul begitu sapaan akrabnya mengatakan bahwa akan mengawal sampai ke dinas terkait. Pihaknya berjanji akan melakukan koordinasi memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk para petani.

“Begitu banyak masalah di sektor perikanan dan pertanian ini. Mulai dari jaringan irigasi, jalan produksi perikanan, DAM atau pintu air yang pengelolaannya terkadang lintas kewenangan Provinsi, seperti di Pintu Air Tanggok Manyar, dan juga persoalan pupuk subsidi yang urusannya “mbundeli” dengan kios-kios, harga jual yang tidak stabil, bahkan hingga urusan Solar yang domainnya ada di Pertamina. Tentu ini tidak mudah. Namun tetap kami kawal sampai pemerintah menetapkan kebijakan sesuai kebutuhan para petani,” terang Cak Syahrul.

Politisi muda yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB itu juga menambahkan, pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2021 hanya menganggarkan 12,8 Miliar untuk alokasi belanja di Dinas Perikanan. Hal itu tentunya tidak berbanding lurus dengan luas lahan perikanan tota 28.653,27 Ha, dimana produksi perikanan pertahunnya mencapai 131.195 Ton.

“Alokasi belanja perikanan Th 2021 Kabupaten Gresik masih minim, hanya 12,8 Miliar. Itupun setengahnya habis untuk belanja pegawai, nominal yang tidak begitu menggembirakan dibandingkan dengan kondisi lahan perikanan gresik yang luasnya mencapai 28.653,27 Hektar dengan produksi perikanan pertahunnya sebanyak 131.195 Ton. Ini bukan main-main produksi ikan kita, namun sayang APBD kurang berpihak,” jlentrehnya.

Meski begitu, kata Cak Syahrul menjelaskan, untuk alokasi anggaran pertanian cukup lumayan yakni 36,6 Miliar. Nominal tersebut sudah termasuk support Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 8 Miliar. Namun, itupun dinilai belum sebanding dengan hasil panen para petai di tahun 2019 kemarin yakni mencapai 433.213 ton.

“Beras di Gresik surplus lho rek! Jadi gak ada cerita wong Gresik kekurangan beras. Tapi jika kita lihat lebih jauh, bagaimana tingkat kesejahteraan petani-petani kita???? Nyatanya kita tidak begitu gembira akan hal ini,” imbuh dia.

Sebagai solusi, Cak Syahrul mengajak para petani khususnya petani tambak agar terus menggaungkan bahwa Kabupaten Gresik adalah lumbung pangan dan lumbung ikan.

“Maka, salah satu upaya agar penambahan anggaran terhadap perikanan dan pertanian menjadi rasional adalah dengan menggaungkan bahwa Gresik adalah Lumbung Pangan dan Lumbung Ikan. Faktanya, kita gak kurang kalau hanya urusan beras dan ikan, namun pemerintah harus memberikan anggaran belanja yang seimbang sesuai kebutuhan para petani,” pungkasnya.