Terancam Mundur Lagi, Menlu Iran Positif COVID-19 di Tengah Rencana Pembicaraan Kembali Perjanjian Nuklir

Berita Baru, Teheran – Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian dinyatakan positif COVID-19 di tengah rencana pembicaraan kembali perjanjian nuklir Iran yang akan digelar akhir bulan, kata juru bicara kementerian luar negeri, Senin (1/11) malam waktu setempat.

“Kondisi umumnya baik dan dia terus bekerja dari karantina,” kata Saeed Khatibzadeh kepada media pemerintah, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.

Ia menambahkan bahwa agenda kunjungan Menlu Hossein telah berubah.

Sebelumnya pada hari Senin (1/11), kementerian luar negeri melaporkan bahwa Menlu Hossein akan ke India pada akhir November untuk menghadiri pertemuan di Komisi Ekonomi Bersama Indo-Iran.

Tidak ada indikasi lebih lanjut yang dibuat oleh Khatibzadeh tentang apakah menteri luar negeri akan dapat pergi ke New Delhi bulan ini.

Jumlah infeksi COVID-19 di negara itu telah melonjak dalam beberapa minggu terakhir.

COVID-19 sejauh ini telah menewaskan lebih dari 126.000 orang di Iran, sementara lebih dari 5,9 juta kasus telah dilaporkan sejak Februari 2020, menurut angka yang diterbitkan oleh Universitas Johns Hopkins.

Diagnosis Menlu Hossein itu datang pada saat penting dalam upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir dengan kekuatan dunia yang sedang berada di ujung tanduk.

Diplomat berusia 57 tahun itu adalah orang kepercayaan dekat ahli strategi militer Jenderal Qassem Soleimani yang dibunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS awal tahun lalu.

Ia diangkat menjadi menteri luar negeri pada Agustus oleh Presiden Ebrahim Raisi.

Khatibzadeh mengatakan pada hari Senin (1/11) bahwa pembicaraan dengan pihak-pihak yang tersisa dalam kesepakatan nuklir 2015 akan dilanjutkan “dalam dua atau tiga minggu ke depan”, meskipun ia menambahkan bahwa para menteri tidak akan ambil bagian.

Pemerintahan Presiden Joe Biden telah berulang kali memperingatkan bahwa waktu hampir habis untuk membalikkan penarikan AS dari kesepakatan yang diperintahkan oleh pendahulunya Donald Trump.

Washington tidak secara langsung berpartisipasi dalam pembicaraan tetapi mengambil bagian melalui perantara Uni Eropa.

Pengabaian Trump terhadap perjanjian dan penerapan kembali sanksi ekonomi mendorong Iran untuk menangguhkan banyak komitmen yang dibuatnya dengan imbalan pencabutan sanksi.

Pemerintah Barat mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Sabtu (30/10) yang menyatakan keprihatinan “besar” atas produksi uranium yang sangat diperkaya Iran, yang menurut mereka “tidak memenuhi kebutuhan sipil yang kredibel”.

Iran membalas bahwa hasilnya adalah “untuk pasokan medis dan untuk digunakan sebagai bahan bakar di reaktor riset Teheran”, dan menegaskan kembali kesiapannya untuk melanjutkan pembicaraan.

Pembicaraan telah ditunda sejak sebelum pemilihan Raisi pada bulan Juni.