Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

dprd parepare

Target Capai Rp913 Miliar, Pemkot dan DPRD Parepare Sepakat Proyeksi APBD 2023



Berita Baru, Parepare – Pemerintah Kota (Pemkot) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023.

Penetapan KUA PPAS, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antar pimpinan DPRD dan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe

Rapat Paripurna itu berlangsung di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Parepare, pada Senin (31/10/2022).

Ditahun 2023 mendatang, APBD diprokesi mencapai angka Rp913 miliar. Sedangkan untuk pendapayan daerah pemerintah dan DPRD mearok target segesar Rp896 miliar.

Tercatat ada 4 SKPD mengalami pengurangan pagu anggaran SKPD dan ada pula mengalami penambahan setelah melalui pembahasan bersama di DPRD.

Wakil Ketua DPRD Parepare Tasming Hamid menjelaskan finalisasi pagu anggaran setiap SKPD itu ditelaah baik saat pembahasan di Badan Anggaran. Olehnya itu, ada yang dikurangi, ada juga yang bertambah.

“Tergantung apakah itu program yang prioritas atau tidak. Tapi kan KUA PPAS ini masih bisa berubah nantinya ketika pembahasan RAPBD. Jadi masih panjang prosesnya untuk ditetapkan jadi APBD 2023,” ungkapnya.

Tasming berharap penetapan KUA PPAS APBD tahun 2023 memberi kontribusi positif bagi masyarakat.

“Semoga dengan MoU KUA PPAS tadi memberi manfaat untuk pembangunan Kota Parepare. Khususnya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Parepare,” harap Legislator Nasdem itu.

Sementara itu Walikota Parepare Taufan Pawe menginstruksikan jajarannya segera menindaklanjuti KUA PPAS yang telah ditetapkan.

Ia juga meminta semua SKPD mempercepat penyusunan rancangan anggaran kerja (RAK) SKPD untuk didorong menjadi rancangan APBD 2023.

“Sehingga secepatnya disusun menjadi rancangan APBD 2023. Dan segera disampaikan kepada DPRD untuk pembahasan selanjutnya,” pintanya.

Taufan Pawe berharap KUA PPAS APBD 2023 dapat memberikan nilai dan manfaat terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Meskipun kita menyadari masih cukup banyak kegiatan yang sifatnya mendesak akan tetapi kita lakukan karena pendanaan yang cukup terbatas,” harapnya.

Pihaknya akan berusaha mengoptimalkan anggran yang terbatas untuk meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan ke masyarakat Parepare.

“Maka tentunya kita dituntut untuk mengoptimalisasikan dana yang terbatas tersebut untuk meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tutupnya.