Tantangan “Kabinet Gemuk” dalam Menjaga Transparansi APBN di Pemerintahan Prabowo

Berita Baru, Jakarta – Diskusi publik bertajuk “Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN?” yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina dan INDEF pada Rabu (16/9/2024), mengangkat perhatian terhadap tantangan besar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menyampaikan bahwa pidato Prabowo tentang tidak memperbolehkan partai politik atau menteri bermain-main dengan APBN memberikan harapan baru. Namun, menurutnya, penerapan janji ini sangat bergantung pada situasi nyata di lapangan.

“Para intelektual harus bersuara untuk memastikan apakah pidato tersebut bisa dipercaya atau tidak. Hal ini penting untuk dikritisi, terutama karena DPR saat ini tidak berfungsi dengan baik, apalagi dengan koalisi gemuk yang melemahkan peran DPR,” ungkap Didik.

Septa Dinata, dosen Universitas Paramadina, juga menyampaikan kekhawatirannya terkait kabinet koalisi yang sangat besar. Menurutnya, hal ini bisa mencatatkan sejarah sebagai kabinet terbesar di dunia.

“Kebanyakan menteri yang dipanggil berlatar belakang partai politik, ini konsekuensi dari model koalisi yang dibangun untuk mengamankan kemenangan pemilu,” jelas Septa.

Ia menambahkan, jika PDIP bergabung, Indonesia akan kehilangan oposisi. “Masalah ini terjadi karena desain politik kelembagaan kita membuka peluang besar untuk tindakan ‘main-main’ dengan APBN,” katanya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, mengingatkan agar Prabowo memiliki komitmen kuat untuk tidak mengulang kesalahan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, penambahan kursi menteri akan meningkatkan beban APBN, terutama di sektor belanja pegawai.

“Kabinet gemuk ini akan menghadapi tantangan besar dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo,” ujar Rizal.

Hendri Satrio, dosen Universitas Paramadina lainnya, menyatakan keraguan terhadap kualitas kabinet ini. Ia menyoroti bahwa banyak menteri lama dari era Presiden Jokowi yang masih dipekerjakan oleh Prabowo.

“Kabinet ini merupakan hasil dari kemenangan elektoral yang membebani negara,” tandas Hendri.

Diskusi ini mencerminkan keprihatinan para akademisi terhadap desain politik dan ekonomi yang dianggap bisa memperburuk transparansi serta akuntabilitas penggunaan APBN di masa pemerintahan yang akan datang.