Tak Hanya PSBB, Komisi III DPRD Gresik Desak Pemkab Gelar Rapid Test Secara Massif

Berita Baru, Gresik – Komisi III DPRD Gresik, Asro’in Widyana menilai tingginya kebutuhan anggaran untuk pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Gresik hanya pemborosan saja. Hal tersebut dinilai tidak efektif, semestinya diarahkan untuk keperluan rapid test secara masif atau massal.

Menurutnya, selain pemberlakuan PSBB, Pemkab Gresik juga harus berani mengalokasikan anggaran untuk menggelar rapid test.

“Mestinya, selain penerapan PSBB, Pemkab Gresik juga harus berani mengalokasikan anggaran untuk menggelar rapid test secara masif. Dengan begitu, kita bisa mengetahui secara pasti berapa banyak warga Gresik yang tertular corona. Setelah itu baru kita lakukan upaya penyembuhan dan pencegahan untuk memutus mata rantai penyebaran corona,” ujarnya kepada Beritabaru.co, Selasa (12/5).

Lebih lanjut, Asro’in mengungkapkan, Pemkab Gresik seharusnya berani bergerak cepat untuk melakukan rapid test secara massal dan massif. Sebab, rapid tes merupakan salah satu pemeriksaan yang akurat untuk mengetahui wabah corona ini.

“Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini, Pemkab Gresik selaku pemangku kebijakan, harus bergerak cepat melakukan yang terbaik untuk membebaskan Gresik dari wabah corona. Termasuk menanggulangi dampak ekonomi yang dirasakan seluruh masyarakat Gresik, dengan secepatnya menyalurkan bantuan sosial, agar masyarakat tidak semakin menderita,” tegas politisi asal Golkar itu.

Sebelumnya, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto secara resmi telah menyatakan PSBB diperpanjang hingga tanggal 25 Mei mendatang.

Meski demikian, bupati mengakui jika ada sejumlah hal yang menyebabkan pelaksanaan PSBB di Gresik belum optimal. Diantaranya adalah jumlah personil yang masih kurang. Ditambah lagi, di setiap area check point juga masih tampak sejumlah kendaraan yang lolos dari pemeriksaan.

Pihaknya meminta agar petugas di tiap titik check point lebih dioptimalkan lagi dengan penambahan jumlah personil, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Di check point kita belum maksimal. Kami minta agar petugas jaga dapat ditambah agar dapat terlaksana secara optimal. Bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim akan kita pantau terus. Mudah-mudahan dengan diperketat dapat berhasil,” papar Bupati.

Sambung Bupati, yang tak kalah penting saat ini adalah peran para Satgas Covid-19 di tingkat desa. Kepala Desa bersama BPD didampingi Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus bekerja ekstra untuk memonitor kondisi yang ada di wilayahnya masing-masing.

Dengan begitu, pihaknya optimis bahwa permasalahan virus covid-19 dapat di tekan penyebarannya. Bahkan dapat segera terhenti penyebarannya.

“Apalagi jika didapati ada warganya yang terindikasi rentan, maka harus dilakukan karantina dan harus benar-benar diawasi,” pungkasnya.