Susun e-Katalog, Aparatur Desa dan Kelurahan di Gresik Diminta Punya Stafsus

Berita Baru, Gresik – Aparatur pemerintah desa maupun kelurahan di Kabupaten Gresik diminta mempunyai satu staf khusus (Stafsus) yang menangani perbaikan data dan sinkronisasi mekanisme belanja melalui elektronik katalog (e-Katalog).

Permintaan itu disampaikan di Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam pembukaan Bimbingan Teknis Pembinaan Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan serta TP PKK 16 kelurahan dan 5 desa se-Kecamatan Gresik di Batusuki Hotel, Kota Batu, Jum’at (22/7).

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengeluarkan kebijakan untuk mengakomodir minimal 40 persen dalam e-katalog adalah produk dalam negeri.

Bupati Gus Yani juga menegaskan kembali tentang tugas-tugas dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai dengan pemerintah desa, yakni mewujudkan pembangunan desa berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, pemerintah desa dan kelurahan harus berperan aktif dalam merealisasikan SDGs Desa. Sebab di dalamnya mencakup kondisi masyarakat dengan beberapa parameter masing-masing, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan dan pendidikan berkualitas.

“Pembangunan desa berbasis TPB/SDGs merupakan skenario pembangunan desa yang penyusunan program dan kegiatannya diarahkan untuk pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa,” ujarnya.

Prinsip SDGs Desa, lanjut Bupati Gresik, harus memberi manfaat bagi semua sasaran terutama yang rentan serta dalam pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan.

Dijelaskan, SDGs Desa dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, ingkungan serta dilaksanakan oleh dinas terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, komprehensif, dan berjangka panjang.

“Program Nawa Karsa tidak lepas dari SDGs yang saling terkait dengan Nawa Bakti Satya Program Pemerintah Provinsi Jatim dan Nawa Cita Program yang diusung Pemerintah Pusat,” paparnya.

“Untuk itu dalam perbaikan ekonomi masyarakat dimulailah dengan data yang harus upgrade. “Data yang baik dan benar menjadi kunci kebijakan kita,” imbuh dia.

Ia pun mewanti-wanti kepada seluruh Kepala Desa/Lurah untuk benar-benar hadir ditengah-tengah masyarakat. Dengan begitu, mereka dapat mengetahui serta dapat membantu permasalahan dari masyarakat.

“Kalau kita bisa berbaur dengan masyarakat kita akan tahu ada apa disitu. Itu namanya pemimpin. Melayani masyarakat adalah pekerjaan yang luar biasa. Sebuah kepuasan kalau bisa menolong masyarakat dan hadir ditengah-tengah masyarakat ketika ada masalah,” pungkasnya.