Soal PPKM Jawa-Bali, Ini Komentar Stafsus Menkeu

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah secara resmi menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali dari 11 hingga 25 Januari 2020. 

PPKM ini tertuang dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali.

Menanggapi penetapan PPKM tersebut, Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan terkait kinerja APBN 2020 sebagai komitmen pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 melalui kebijakan fiskal. 

Pertama, Prastowo mengatakan realisasi pendapatan negara terkontraksi karena perlambatan ekonomi, belanja negara naik untuk menangani pandemi, dan pembiayaan meningkat dengan defisit yang bisa dikendalikan.

“Manfaat PEN amat besar bagi rakyat,” kata Yustinus dalam akun twitter resminya @prastow pada Kamis, 7 Januari 2021.

Kedua, ia menyebut penerimaan perpajakan sangat tertekan, selain disebabkan perlambatan ekonomi juga alokasi stimulus fiskal yang cukup besar. 

Menurut Prastowo, hal ini dapat menolong pelaku usaha dan warga Indonesia. Menurutnya, realisasinya cukup baik karena upaya di lapangan yang luar biasa dari seluruh karyawan Ditjen Pajak dan Bea Cukai. 

Prastowo mengungkapkan, perekonomian yang lunglai karena pandemi Covid-19 ditopang belanja pemerintah, saat konsumsi rumah tangga tertekan dan aktivitas usaha sangat terpukul. 

“Melalui refocusing & realokasi anggaran, anggaran PEN tersedia. Realisasi belanja mencapai Rp 2.589,9 triliun atau 94,6 persen, tumbuh 12,2 persen,” ujar Prastowo.

Prastowo kemudian menyebut pembiayaan untuk mendukung defisit dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan terukur, yang mana hal tersebut merupakan hasil sinergi dengan Bank Indonesia. 

“Skema ‘burden sharing‘ sangat meringankan beban dan membuat langkah penanganan ekonomi pandemi lebih mantap. Alokasi untuk publik terjaga dengan cukup baik. APBN 2020,” imbuh Prastowo.

Prastowo juga menampilkan grafik manfaat APBN 2020 yakni untuk sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur. 

Menurutnya, alokasi 4 persen dari PDB untuk PEN jelas bukan main-main. “Kita patut bersyukur di tengah keterbatasan tetap dapat menjaga kepentingan rakyat terpenuhi,” ujarnya.

Program PEN 2020 sampai 23 Desember, kata Prastowo, setidaknya sudah menunjukkan hasil yang cukup bagus, realisasinya di atas 83 persen. Menurutnya, hal ini memuaskan di tengah skeptisisme dan tidak hanya cepat, tapi tepat. 

Prastowo menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan agar stimulus untuk rakyat tetap dilanjutkan. 

Selanjutnya, Prastowo menampilkan grafik  tekanan ekonomi dan pelebaran defisit fiskal terjadi secara global. “Dibanding negara lain, tekanan ekonomi dan fiskal yang kita alami relatif lebih rendah. Syukur kepada Tuhan!,” katanya.

“Lha tapi kan anggaran bansos dikorup? Terus kenapa? Kita nggak boleh terus saling tolong? Ingat ‘abusus non tollit usum’. Penyelewengan tak harus merusak sarana, apalagi sarana untuk kebaikan rakyat. Hukum pelakunya, lanjutkan programnya. Jangan ragu,” lanjut Prastowo.