Soal IKN: Anies-Cak Imin Kritik, Prabowo-Gibran Lanjutkan, Ganjar Patuh Undang-Undang

Berita Baru, Jakarta – Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menyampaikan pandangan berbeda terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru atau Nusantara.

Anies Baswedan, calon presiden nomor urut satu, mengkritik pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Menurutnya, proyek ini akan menimbulkan ketimpangan baru dan tidak mewujudkan pemerataan. Dalam sebuah acara di Solo, Anies menyatakan, “Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia.”

Sementara itu, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menolak untuk berpindah ke Ibu Kota Nusantara dan memilih tetap tinggal di Jakarta. Ia berpendapat bahwa IKN belum layak untuk ditinggali, “Itu kan pilihan aja, lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan, entar dulu. Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan enggak layak, belum layak di sana, per hari ini,” ujar Cak Imin.

Di sisi lain, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk melanjutkan proyek IKN. Salah satu dari 17 program prioritas pasangan ini terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa Prabowo akan menambah anggaran untuk pembangunan IKN jika terpilih menjadi presiden.

Ganjar Pranowo, bersama calon wakil presiden Mahfud MD, dalam dokumen visi misi mereka, berjanji untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN. Ganjar juga menegaskan ketaatannya pada undang-undang terkait proyek ini, “Seluruh peraturan undang-undang yang sudah diketok, apalagi sudah jadi undang-undang ya, wajib seluruh pejabat untuk melaksanakan.”

Berita ini menggambarkan perbedaan pandangan dan pendekatan dari ketiga pasangan calon terkait proyek strategis Ibu Kota Nusantara. Sementara Anies-Cak Imin mengkritik pembangunan IKN, Prabowo-Gibran berkomitmen untuk melanjutkannya, dan Ganjar-Mahfud MD menekankan percepatan penyelesaian sesuai dengan ketentuan undang-undang.