Soal Bentrok di Pulau Rempang, Mahfud MD: Polisi Harus Hati-Hati

Berita Baru, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi penggunaan gas air mata dalam insiden bentrokan antara aparat gabungan TNI-Polri dan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, yang terjadi pada Kamis (7/9/2023).

Dalam tanggapannya, Mahfud MD menekankan pentingnya menangani masalah kerumunan orang atau aksi unjuk rasa dengan baik dan penuh kemanusiaan.

“Ya kita tetap secara hukum minta kepada aparat penegak hukum untuk menangani masalah kerumunan orang itu atau aksi unjuk rasa atau yang menghalang-halangi eksekusi hak atas hukum itu supaya ditangani dengan baik dan penuh kemanusiaan. Itu sudah ada standarnya, itu masalah tindakan pemerintah dan tindakan aparat supaya Polri hati-hati,” kata Mahfud dalam keterangan resminya, Jumat (8/9/2023).

Ia juga menekankan bahwa apa yang terjadi di Rempang bukanlah kasus penggusuran, melainkan pengosongan lahan oleh pemegang haknya. Namun, Mahfud mengingatkan agar upaya pengosongan tersebut tidak menggunakan kekerasan.

“Kecuali dalam keadaan tertentu yang sudah gawat. Kan banyak juga orang sudah tidak bisa membela diri, lari ke pojok kan terpaksa, mungkin, mungkin, gunakan gas, senjata, atau pentungan karet atau apa,” ungkap Mahfud.

Mahfud menilai penggunaan gas air mata di Rempang berbeda dengan peristiwa Tragedi Kanjuruhan Malang pada Oktober 2022. “Ndak ada samanya dengan Kanjuruhan,” katanya. “Latar belakangannya beda, technically pun beda.”

Bentrokan di Rempang Galang, Batam terjadi ketika warga membuat barikade untuk menolak relokasi. Ketika polisi berusaha menerobos barikade warga, bentrokan pun tak dapat dihindari. Aparat membawa water canon dan gas air mata untuk membubarkan massa, sementara massa mencoba melawan dengan melempari aparat menggunakan batu.

Sebelumnya, Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana melakukan pengukuran dan pemetaan lahan yang akan digunakan untuk investasi di Pulau Rempang dan Galang. Ribuan rumah warga yang terkena proyek strategis nasional itu rencananya akan direlokasi ke sebuah lokasi di Sijantung.

Pemerintah akan membuatkan rumah permanen untuk warga terdampak di lokasi yang baru serta memberikan lahan. Namun, warga setempat masih menolak rencana tersebut.