Setelah Puluhan Tahun Perang, Suriah akan Adakan Pemilihan Presiden

Berita Baru, Internasional – Suriah akan mengadakan pemilihan presiden bulan depan, kata parlemen negara itu – momentum yang kemungkinan besar akan mempertahankan cengkeraman Presiden Bashar al-Assad pada kursi kekuasaan.

Meskipun konflik terus berlanjut dan krisis ekonomi yang berkembang di Suriah, Assad, seperti dilansir dari BBC, Minggu (18/4), diperkirakan tidak akan menghadapi oposisi yang serius.

Setelah 10 tahun perang, pemerintah Suriah mengendalikan sebagian besar pusat populasi di negara itu. Sekitar 400.000 orang telah tewas dan lebih dari separuh warga Suriah mengungsi.

Pemilihan presiden akan berlangsung pada 26 Mei, kata Ketua Hamouda Sabbagh. Calon kandidat pemilu akan mendaftar mulai Senin, sementara warga Suriah di luar negeri dapat memberikan suara di kedutaan besar pada 20 Mei.

Ini adalah pemilihan presiden kedua yang berlangsung selama perang saudara. Pemungutan suara sebelumnya pada tahun 2014 – dianggap tidak demokratis dan tidak sah oleh lawan di Suriah dan oleh AS dan UE – yang membawa Assad menang dengan 92% suara.

Pemungutan suara 2014 juga merupakan pertama kalinya dalam beberapa dekade, di mana seseorang selain anggota keluarga Assad diizinkan mencalonkan diri sebagai presiden di Suriah. Tetapi dua kandidat lainnya tidak dikenal secara luas dan hanya mendapat sedikit publisitas.

Pada pemilihan presiden terakhir tahun 2014 hasilnya tidak diragukan lagi, Presiden Assad menang. Intervensi militer Rusia setahun kemudian – ditambah dengan meningkatnya pelepasan keterlibatan Barat – sangat menguntungkannya.

Secara militer, situasinya sekarang tampak aman karena kota-kota utama di bawah kendalinya. Dia telah membuktikan dirinya sebagai pemenang, tetapi tetap bergantung pada dukungan Rusia dan Iran.

Namun demikian, perekonomian Suriah berada dalam situasi krisis, memicu keresahan baru di beberapa daerah. Lingkaran dalam presiden juga menunjukkan tanda-tanda keretakan. Tetapi sejauh ini belum ada proses politik alternatif untuk menggantikan struktur kekuasaan saat ini dan menempatkan pemerintahannya dalam risiko serius.

Perang saudara Suriah dimulai setelah protes damai pro-demokrasi ditindas dengan kejam oleh pasukan keamanan, membuat pendukung oposisi angkat senjata. Pertempuran menyebar ke seluruh negeri, yang akhirnya melibatkan ratusan pemberontak dan kelompok jihadis dan menarik kekuatan luar untuk melawan pemerintah.

Pasukan pro-Suriah kini telah merebut kembali sebagian besar negara itu dan gencatan senjata yang rapuh terjadi antara pemerintah dan pemberontak di provinsi terakhir di bawah kendali pemberontak, Idlib, di barat laut.

Negara ini juga berada dalam cengkeraman krisis ekonomi yang parah yang telah menyebabkan harga pangan melonjak dan mata uang Suriah menukik, yang oleh pemerintah disebabkan atas sanksi Barat.

Bulan lalu utusan khusus PBB untuk Suriah mengatakan kepada BBC bahwa dia melihat “jendela kesempatan” langka untuk gencatan senjata nasional karena garis depan tidak lagi bergeser.

Tetapi Geir Pedersen mengatakan bahwa jika kesempatan itu hilang, perang dapat berlanjut selama satu dekade lagi.

Dia meminta semua pihak yang bertikai untuk mengambil pendekatan “langkah demi langkah” untuk membangun kepercayaan dan mencapai solusi yang dinegosiasikan.

Mr Pedersen telah bekerja untuk mereformasi konstitusi Suriah sebagai bagian dari proses politik yang mengarah pada pemilihan yang akan diawasi oleh PBB. Namun pada bulan Januari dia mengatakan hanya ada sedikit kemajuan karena kurangnya “keterlibatan yang sebenarnya” oleh rakyat Suriah.

Ini menyusul tuduhan oleh AS dan negara-negara Barat lainnya bahwa Suriah sengaja menunda rancangan konstitusi baru untuk menghindari penyelenggaraan pemilihan presiden 2021 di bawah pengawasan PBB.