Serikat Petani Kelapa Sawit Sikapi Keputusan Presiden Larang Ekspor CPO

Berita Baru, Jakarta – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengapresiasi langkah Presiden Jokowi menghentikan ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan mentah minyak goreng untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dalam negeri dengan harga terjangkau.

Sekretaris Jenderal SPKS, Mansuetus Darto menyebut, dari pantauan SPKS sejak kemarin di beberapa lokasi, ada penurunan harga tandan buah segar (TBS), di Sekadau, Kalbar, menurun Rp400/kilogram, Sementara di Jambi jadi Rp500/kilogram.

“Solusi untuk masalah ini adalah harus ada pencatatan di pabrik soal nama-nama petani yang supply buah masuk pabrik. Sebab ini akan menguntungkan pabrik perusahaan karena ketika ada situasi normal, mereka akan menjual CPO dengan harga normal tetapi mereka membeli buah sawit dari petani dengan harga murah,” kata Darto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (25/4).

Karena hal tersebut Darto mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan pencatatan nama-nama petani dan pabrik yang membeli TBS dengan murah. Kalau tidak, kejadian ini akan menguntungkan pabrik karena saat situasi normal nanti.

“Karena itu, pencatatan di pabrik harus jelas, sehingga keuntungan mereka tadi saat situasi normal bisa dikembalikan kepada petani uangnya. Ini solusi alternatif. Atau kalau tidak, alokasikan dana Sawit di BPDP-KS dengan program yang inovatif misalnya dengan bantuan pupuk atau berdasarkan kebutuhan petani. Sebab kalau harga turun, petani tidak bisa membeli pupuk,” ujar Darto.

SPKS percaya, langkah-langkah yang diambil Presiden untuk ketersediaan bahan minyak goreng dalam Negeri. “Sebab para pelaku usaha, selalu sibuk memikirkan supply produk olahannya ke luar negeri karena menguntungkan dan mereka melupakan tugasnya memenuhi kebutuhan dalam negeri,” sambung Darto.

Darto melihat, masalah ini akan selalu terjadi kedepannya, sebab pelaku usaha minyak goreng menguasai hulu hilir minyak sawit (mereka miliki kebun juga memiliki refinery minyak goreng) mereka hanya segelintir orang. Ia pun menyayangkan,negara tidak memiliki refinery minyak goreng.

“Bapak presiden harus memperkuat koperasi petani ataupun badan usaha negara untuk mengembangkan refinery minyak goreng baik skala mikro maupun skala besar. Agar negara selalu tidak kalah dengan segelintir orang itu. Ini juga bahaya bagi keamanan ekonomi dan politik dalam negeri. Dengan kartelisasi saja, bisa memporak-porandakan stabilitas politik dalam negeri,” pungkas Darto.