Selidiki Kualitas Buruk Beras BPNT di Gresik

Berita Baru, Gresik – Polemik penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gresik akhirnya diatensi Kementerian Sosial (Kemensos RI) dan aparat penegak hukum (APH) dari Mabes Polri. Terutama pasca temuan beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kualitas buruk atau tidak layak konsumsi yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. 

Sejumlah tim dari Kemensos dan Mabes Polri diterjunkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten Gresik, Jum’at (19/1). Menurut informasi, tim Kemensos RI yang hadir sebanyak 2 orang, yaitu M Arief An selaku Sekretaris Pribadi (Sespri) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dan Bernadus Agus Riyanto selaku Subdit Bansos Jaminan Sosial Kesejahteraan (JSK) Kemensos RI. Sementara dari Mabes Polri dihadiri oleh Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat III Bareskrim Kombes Pol Eka Mulyana.

“Ada 3 orang, 2 dari Kemensos RI, dan 1 dari Mabes Polri, setelah beliau-beliau hadir ke Dinsos Gresik, selanjutnya kita bersama-sama melakukan monitoring,” kata Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Gresik, Diana Tri Ratnaningtyas yang juga ikut dalam rombongan, Jum’at (19/1). 

Berikut hasil wawancara Beritabaru.co dengan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Gresik, Diana Tri Ratnaningtyas dan Koordinator Daerah (Korda) BPNT Gresik, Suwanto mengenai perjalanan monitoring tim Kemensos dan Mabes Polri ke Gresik:

Mendatangi Rumah Agen

Diana bercerita, tak lama setelah datang ke kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik, rombongan didampingi jajaran Dinsos Gresik lalu menuju ke Polres Gresik, selanjutnya bergerak ke agen penyalur Bantuan Sosial (Bansos) BPNT di Desa Banjarsari. 

“Awal rencana memang setelah ke Dinsos dan Polres lalu ke BNI, tetapi Pak Eka yang dari Mabes Polri ingin langsung ke lapangan melakukan monitoring ke agen penyalur BPNT,” tuturnya.

Saat berada di rumah agen di Desa Banjarsari, tim Kemensos dan Mabes Polri langsung menanyakan beberapa hal kepada pemilik e-warung terkait proses penyaluran Bansos BPNT, sekaligus menanyakan terkait komoditas yang dikirim oleh suplayer atau penyedia barang. 

“Mereka menanyakan banyak hal, mulai alur pendistribusian bansos BPNT, hingga apakah agen mengetahui kualitas barang komoditas yang dikirim oleh suplayer untuk kemudian disalurkan ke KPM,” tandas Diana. 

Agen Tidak Tahu Kualitas Barang Komoditas Bansos

Saat tim Kemensos dan Mabes Polri menanyakan kepada agen apakah dirinya tahu terkait kualitas barang komoditas yang dikirim oleh suplayer untuk kemudian disalurkan ke KPM. Namun tak disangka, agen justru mengaku tidak tahu menahu.

“Agen katanya gak tau terkait kualitas barang komoditas BPNT yang dikirim oleh suplayer untuk kemudian disalurkan ke KPM,” jlentreh Diana.

Tak lama kemudian, rombongan bergeser menuju kantor BNI di Jalan Veteran Gresik. Tiba disana, tim Kemensos dan Mabes Polri bersama jajaran Dinsos Gresik melakukan monitoring mengenai agen e-warung sebagai penyalur BPNT. 

“Saat di BNI, tim Kemensos dan Mabes Polri dan kami melakukan monitoring keberadaan agen-agen e-warung sebagai penyalur BPNT, dan tadi pihak BNI yang diwakili oleh Pak Shidding mengatakan siap mengevaluasi seluruh agen agar ke depan pendistribusian BPNT maupun Bansos lainnya semakin baik,” terangnya.

Diana menambahkan, evaluasi dan monitoring ini dilakukan untuk memastikan penyaluran Bansos ke depan berjalan dengan baik, serta mengantisipasi terkait adanya polemik yang terjadi di lapangan.

Sementara itu, Koordinator Daerah (Korda) BPNT Gresik, Suwanto saat dikonfirmasi justru tak banyak berkomentar, ia mengaku kurang memahami secara detail hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh tim Kemensos dan Mabes Polri bersama jajaran Dinsos Gresik. Meski saat itu dirinya ikut dalam rombongan.

“Mohon maaf tadi saya kurang ngikuti mas,” ucapnya.