Seleksi Capim KPK; IPW Harap 2 Pati Polri lolos, Ini Alasanya

-

Beritabaru.co, Jakarta – Neta S Pane selaku Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan, proses seleksi calon pimpinan KPK saat ini menjadi momentum berharga untuk memperbaiki kinerja KPK ke depan.

Neta berharap, perwira tinggi polisi yang saat ini mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih untuk memimpin lembaga antirasuah agar lebih tegas lagi nantinya.

“IPW melihat KPK ke depan harus diisi oleh 2 Pati Polri sebagai pimpinan agar pimpinan KPK bisa tegas dan tidak takut pada bawahan dan Wadah Pegawai KPK. Selama ini ketidaktegasan pimpinan KPK dan sikap takut mereka pada bawahan menjadi sumber kacaunya KPK. Ke depan hal ini harus segera diperbaiki,” kata Neta melalui siaran pers kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/8).

Berita Terkait :  Tak Lulus TWK, 75 Pegawai KPK Dinonaktifkan
Berita Terkait :  Perantara Suap Bupati Labuhanbatu Ditahan KPK

Pada tahapan psikotes, pansel KPK telah menyaring 40 capim dari 104 orang termasuk menyisihkan tiga jenderal senior Polri.

Ia juga berharap, pada tahapan selanjutnya “profile assessment,” 8-9 Agustus mendatang, Pansel KPK bisa menyeleksi secara ketat capim yang tersisa hingga menyisakan 4 polisi dan 2 jaksa dan 14 figur lainnya yang punya kompetensi untuk ikut seleksi tahap akhir 10 besar Capim KPK.

“Mengingat kepemimpinan selama ini gagal membangun soliditas KPK, IPW menyarankan agar pansel tidak mengikutkan petahana dalam 10 besar,” ujar Neta.

Selain itu, Neta melihat ada tantangan lain yang akan dihadapi pimpinan KPK 2019-2022, meliputi instrumental (UU dan PP), yaitu penegakan hukum yang dilakukan KPK harus didasarkan pada kerugian negara dan perekonomian negara sesuai dengan UU KPK.

Berita Terkait :  Mendes PDTT Ingin Segera Naikkan Status Pendamping Desa Jadi P3K
Berita Terkait :  Ditetapkan Jadi Tersangka, Wahyu Setiawan : Saya Minta Maaf

“Pengembangan struktural dengan titik berat pada orientasi (public education). Pemberantasan korupsi dengan pendekatan prevention, tugas pembantuan program pemerintah, peningkatan pendapatan negara dan daerah, recoveryasset negara dan daerah, memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi dengan instansi yang bertugas dalam pemberantasan korupsi,” kata dia.

Ia juga menambahkan, selama ini KPK dipersepsikan menjelma menjadi monster yang sangat ditakuti dan ini sangat bahaya. “Jika suatu lembaga menjadi lembaga yang sangat ditakuti maka tidak ada yang berani mengoreksi. KPK pun menjadi otoriter dan sok benar sendiri. Apa pun yang terjadi dan apapun yang dilakukannya, sekalipun keliru atau salah akan dianggap selalu benar,” ucapnya. [Chill]

Facebook Comments

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Berita Terkait :  Mendes PDTT Ingin Segera Naikkan Status Pendamping Desa Jadi P3K

TERBARU

Facebook Comments