Sejak Kudeta, Militer Myanmar Impor Miliaran Dolar Senjata

Berita Baru, Naypyidaw – Sejak kudeta berdarah Februari 2021, Militer Myanmar tercatat impor senjata senilai setidaknya 1 miliar dolar, meskipun “banyak sekali bukti tanggung jawabnya atas kejahatan kekejaman”.

Hal itu disampaikan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar, Tom Andrews dalam sebuah laporan pada Rabu (17/5). Sebagian besar senjata berasal dari Rusia, China, dan perusahaan di Singapura.

Ekspor tersebut mencakup senjata, teknologi penggunaan ganda, dan bahan yang digunakan untuk memproduksi senjata yang diekspor sejak hari kudeta pada 1 Februari 2021 hingga Desember 2022.

“Senjata-senjata ini, dan bahan-bahan untuk membuatnya lebih banyak lagi, terus mengalir tanpa gangguan ke militer Myanmar meskipun ada banyak bukti tanggung jawabnya atas kejahatan kekejaman,” kata laporan itu.

Ini mengidentifikasi lebih dari 12.500 pembelian unik atau pengiriman tercatat langsung ke militer Myanmar atau dealer senjata Myanmar yang diketahui bekerja atas nama militer.

“Keragaman dan volume barang yang diberikan kepada militer Myanmar sejak kudeta sangat mencengangkan,” tambahnya, dengan mengatakan militer telah menerima pengiriman senjata dan peralatan dari jet tempur hingga drone, peralatan komunikasi, dan komponen untuk kapal angkatan laut.

Myanmar terjerumus ke dalam krisis akibat kudeta, yang memicu protes massal.

Tindakan keras yang mematikan memicu perlawanan bersenjata, dengan kelompok etnis bersenjata yang telah lama berperang melawan militer bergabung dengan apa yang disebut Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) untuk berperang melawan para jenderal.

PDF tersebut selaras dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang didirikan oleh legislator yang disingkirkan dalam kudeta dan pihak lain yang menentang kekuasaan militer.

PBB dan kelompok hak asasi menuduh militer melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam upayanya untuk menekan oposisi, dengan mengatakan beberapa insiden dapat dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam laporannya kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Andrews menunjuk pada serangan bulan lalu di desa Pazigyi di wilayah Sagaing tengah, di mana laporan menunjukkan konfrontasi hampir setiap hari antara pasukan perlawanan dan tentara.

Saat sekitar 300 penduduk desa, termasuk anak-anak, berkumpul untuk menandai pembukaan kantor baru NUG, jet tempur Yak-130 buatan Rusia menjatuhkan dua bom seberat 250kg (550 pon) ke kerumunan.

“Peraturan itu meledak dengan dampak yang mematikan – merobek tubuh pria, wanita, dan anak-anak, mengubah kulit mereka menjadi abu, dan menimbulkan luka pecahan peluru yang kritis,” kata laporan itu.

Di tengah pembantaian, serangan berlanjut ketika dua helikopter serang Mi-35 menembaki para penyintas dan mereka yang berusaha membantu yang terluka.

Setidaknya 160 orang tewas dan sisa-sisa hanya 59 orang yang dapat diidentifikasi, catat laporan itu.

“Serangan itu adalah contoh lain dari kemungkinan kejahatan junta Myanmar terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang terhadap rakyat Myanmar,” katanya.