Sean Tumell, Penasihat Ekonomi Australia untuk Suu Kyi Ditahan

Berita Baru, Internasional – Sean Turnell, penasihat ekonomi Australia untuk Aung San Suu Kyi di Myanmar ditahan. Penahanan Tumell, sebagaimana dikatakan kepada Reuters terjadi beberapa hari setelah pemimpin Burma itu ditangkap dalam kudeta militer.

“Saya kira Anda akan segera mendengarnya, tetapi saya ditahan,” katanya. “Dituntut dengan sesuatu, tapi tidak tahu tentang apa. Saya baik-baik saja dan kuat, dan tidak bersalah atas apa pun,” kata Tumell dalam sebuah pesan dengan emoji senyum.

Menurut profil LinkedIn-nya, Turnell merupakan seorang profesor ekonomi di Universitas Macquarie Sydney. Dia tinggal di ibu kota Myanmar, Naypyitaw, sejak Desember 2017 saat menjabat sebagai konsultan ekonomi khusus untuk Suu Kyi.

Berita penangkapan Tumell, seperti dilansir dari The Guardian, datang ketika ribuan orang turun ke jalan-jalan di Yangon, Sabtu (6/2), untuk mengecam kudeta dan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi. Merupakan demonstrasi pertama sejak para jenderal merebut kekuasaan pada hari Senin.

“Diktator militer, gagal, gagal; Demokrasi, menang, menang,” teriak pengunjuk rasa. Mereka menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang telah ditahan sejak kudeta.

“Ceritakan pada dunia apa yang terjadi di sini,” kata salah satu pengunjuk rasa kepada reporter Guardian. “Dunia perlu tahu.”

Pengendara yang melewati jalan memberi air kepada pengunjuk rasa. Memberi semangat seraya bertepuk tangan, sementara toko-toko di sepanjang rute memainkan lagu revolusioner.

“Melawan kediktatoran militer” bunyi spanduk saat aksi. Banyak pengunjuk rasa mengenakan kostum berwarna merah NLD dan beberapa membawa bendera merah. Yang lainnya membawa foto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, yang juga ditahan oleh militer.

Junta Myanmar telah mencoba membungkam aspirasi publik dengan memblokir Facebook untuk sementara. Mereka juga memperluas tindakan keras media sosial Twitter dan Instagram pada hari Sabtu untuk menghadapi gerakan protes yang berkembang.

Pihak berwenang memerintahkan penyedia internet untuk menolak akses ke Twitter dan Instagram sampai pemberitahuan lebih lanjut, kata perusahaan telepon seluler Norwegia, Telenor Asa.

Permintaan layanan internet VPN melonjak di Myanmar, sebuah upaya yang memungkinkan beberapa orang menerjang pemblokiran akses internet. Namun demikian, pengguna melaporkan gangguan pada layanan data seluler, alternatif yang diandalkan kebanyakan orang untuk berita dan komunikasi.

“Kami kehilangan kebebasan, keadilan dan sangat membutuhkan demokrasi,” tulis seorang pengguna Twitter. “Tolong dengarkan suara Myanmar.”

Panglima militer Min Aung Hlaing telah merebut kekuasaan dengan tuduhan kecurangan dalam pemilu yang dimenangkan NLD secara telak. Tetapi komisi pemilihan menepis tuduhan tersebut.

Pengambilalihan kekuasaan oleh Jenderal Min Aung Hlaing menuai kecaman internasional. Dewan keamanan PBB menyerukan pembebasan semua tahanan dan Washington akan menjatuhkan sanksi.

Antony Blinken, menteri luar negeri, menekan diplomat tinggi China Yang Jiechi untuk mengutuk kudeta tersebut.

China, yang memiliki hubungan dekat dengan militer Myanmar, bergabung dengan konsensus pada pernyataan dewan keamanan hari Kamis (5/2). Tetapi tidak mengutuk pengambilalihan militer dan mengatakan negara-negara harus bertindak demi kepentingan stabilitas Myanmar.

Pada hari Jumat (5/2), sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, berjanji bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan melakukan apa saja untuk menyatukan komunitas internasional dan menciptakan kondisi untuk pembalikan kudeta.

Guterres mengatakan pada konferensi pers bahwa “sangat penting” bagi dewan keamanan PBB untuk melaksanakan seruan demokrasi, menghormati hasil pemilihan parlemen Myanmar pada November, dan pembebasan semua orang yang ditahan oleh militer, “yang berarti pembalikan kudeta yang terjadi ”.

“Sangat penting bahwa itu bergerak maju, dan untuk itu, saya yakin, kita perlu memiliki semua area tekanan yang memungkinkan untuk mewujudkannya,” kata Guterres.

Guterres mengatakan Christine Schraner Burgener, utusan khusus PBB untuk Myanmar, telah melakukan kontak pertamanya dengan militer pada hari Jumat dan menyatakan penentangan kuat PBB terhadap pengambilalihan tersebut.

Menurut juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dia menegaskan kembali kepada Wakil Panglima Tertinggi Wakil Jenderal Soe Win “kecaman keras sekretaris jenderal atas tindakan militer yang mengganggu reformasi demokrasi yang sedang berlangsung di Myanmar.”

Guterres mengatakan Schraner Burgener juga melakukan kontak dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

Brunei, yang mengetuai 10 negara kelompok regional, termasuk Myanmar, mengeluarkan pernyataan pada hari Senin yang mencatat prinsip-prinsip blok tersebut termasuk “kepatuhan pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan .”

Pernyataan tersebut mendorong upaya untuk melakukan dialog, rekonsiliasi, dan normalisaso sesuai dengan kemauan dan kepentingan rakyat Myanmar.

Tidak disebutkan tindakan apa yang diambil Asean untuk mengembalikan demokrasi Myanmar. Tetapi pada hari Jumat pemimpin Malaysia dan Indonesia menyatakan keprihatinan tentang kudeta tersebut dan meminta menteri luar negeri Asean untuk mengadakan pertemuan khusus untuk membahas masalah tersebut.