Risma Pastikan Tindak Lanjuti Rekomendasi Kelompok Difabel

Berita Baru, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, memastikan akan menindaklanjuti 14 poin penting rekomendasi dari kelompok difabel.

Rekomendasi dari difabel ini bisa menjadi acuan pemerintah agar bisa merumuskan kebijakan yang mendorong difabel untuk lebih mandiri.

“Saya sudah baca usulan rekan rekan difabel semua. Saya akan coba merealisasikannya. Kita saat ini sedang belajar bagaimana kita bisa membuat memenuhi kebutuhan difabel ini agar semua bisa beraktifitas dalam kondisi yang sama dengan kita semua,” ujar Risma dalam keterangan tertulisnya, usai acara puncak Temu Inklusi Nasional, Kamis (14/1).

Risma mengatakan, selama ini permasalahan untuk mengimplementasikan hak-hak difabel dan akses jaminan sosial bagi semua masyarakat ada di data.

Ia sendiri meminta kepada kelompok difabel untuk bisa melengkapi data ini. Data ini, mulai dari jumlah kelompok difabel di Indonesia, hingga akses dan kebutuhan dari kelompok difabel ini.

“Kami coba minta data yang lengkap tentang siapa siapa dan beserta alamatnya, kalau ada seluruh Indonesia, dengan kondisi difabilitasnya dan juga usulan usulannya. Saya tunggu, mungkin tidak perlu sepenuhnya. Tapi bisa dikirim segera ke kami, sehingga kami tau apa saja langkah kedepan,” ujarnya.

Risma optimis sebenarnya difabel di Indonesia bisa mandiri. Sebab, difabel bukan tidak mungkin punya kemampuan dan keahlian yang lebih.

Misalnya, kata Risma dalam membuat kursi roda elektrik. Ia mengatakan, apabila difabel ada yang mampu mewujudkan rencana ini bisa diakomodir pemerintah.

“Tadi ada saya baca di chat soal bagaimana kita buat kursi roda elektrik sendiri. Kita bisa buat kursi roda elektrik sendiri. Saya yakin kita bisa. Itu sempat juga saya lakukan di surabaya, anak anak SMK bisa membuat sendiri fasilitas itu saat itu. Kalau ini bisa dibuat dari difabel, itu juga nilainya akan sangat lebih bermanfaat,” ujarnya.

Selain itu, persoalan akses jaminan sosial dan BPJS bagi kelompok difabel. Ia berharap ada data yang valid yang kemudian bisa ditindak lanjuti oleh pemerintah.

“BPJS misalnya, silahkan sekali lagi. Dicatat, kami akan ajukan ke Kemenkes.  Saya mohon bantuan data  itu untuk segera dikirim ke kami,” katanya.

Risma menegaskan untuk bisa menyelesaikan persoalan difabel di Indonesia pemerintah tidak bisa berjalan sendiri.

Ia berharap, pemerintah dan kelompok difabel bisa bersama sama untuk menyelesaikan masalah dan kebutuhan difabel di seluruh Indonesia sehingga semua difabel bisa berdaya.

“Dengan niat yang sama dan untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa menyelesaikan bersama. Sehingga masalah masalah tersebut bisa segera selesai. Ini memang gak mudah. Tapi ini bukan tidak mungkin. Maka, mari kita selesaikan bersama sama,” tambahnya.