Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Orang-orang melakukan aksi protes terhadap Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa di daerah perumahan setelah pemerintah memberlakukan jam malam di Kolombo, Sri Lanka, 3 April 2022. Foto: Reuters/Dinuka Liyanawatte.
Orang-orang melakukan aksi protes terhadap Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa di daerah perumahan setelah pemerintah memberlakukan jam malam di Kolombo, Sri Lanka, 3 April 2022. Foto: Reuters/Dinuka Liyanawatte.

Redam Aksi Protes, Polisi Sri Lanka Gunakan Gas Air Mata dan Water Canon

Berita Baru, Kolombo – Polisi Sri Lanka gunakan gas air mata dan water canon atau meriam air untuk redam aksi protes yang terjadi di kota Kandy, Pada hari Minggu (3/4).

Di ibu kota Sri Lanka, Kolombo, juga banyak terjadi aksi unjuk rasa damai menentang aturan jam malam nasional yang diberlakukan pemerintah pada Minggu (3/4). Sementara di Kandy peserta aksi yang banyak diikuti oleh mahasiswa dan mereka ditembaki polisi dengan gas air mata.

Seorang pejabat senior polisi mengatakan petugas menggunakan gas air mata dan meriam air untuk menghentikan protes mahasiswa di Kandy.

“Ada sekitar 750 peserta tetapi tidak ada penangkapan yang dilakukan,” kata Nihal Thalduwa, juru bicara polisi, dikutip dari Reuters.

Thalduwa mengatakan lebih dari 600 orang yang ditangkap di Provinsi Barat pada Sabtu malam karena melanggar perintah jam malam.

Mereka kemudian dibebaskan dengan jaminan yang diberikan oleh polisi dan tuntutan akan diajukan terhadap mereka nanti.

Sebelumnya, banyak unjuk rasa terjadi sebagai bentuk protes atas krisis ekonomi parah negara tersebut.

Presiden Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat pada hari Jumat (1/4) ketika negara kepulauan di Samudra Hindia itu bergulat dengan kenaikan harga, kekurangan bahan pokok dan pemadaman listrik yang bergilir.

Kemudian pada hari Sabtu (2/4), pemerintah menerapkan jam malam di seluruh negeri setelah protes berubah menjadi kekerasan.

Di Kolombo, tentara bersenjatakan senapan serbu dan polisi menjaga pos pemeriksaan untuk menegakkan jam malam, yang dijadwalkan berlangsung hingga Senin (4/4) pukul 6 pagi waktu setempat (00:30 GMT).

Sekitar dua lusin pemimpin oposisi memprotes barikade polisi di dekat Lapangan Kemerdekaan, beberapa meneriakkan “Gota(baya) Pulang”.

“Ini tidak dapat diterima,” kata pemimpin oposisi Eran Wickramaratne mengacu pada jam malam dan pembatasan lainnya.

Yang lain berdiri dalam kelompok kecil di luar rumah mereka atau berkumpul di jalan, beberapa memegang spanduk anti-pemerintah tulisan tangan atau mengibarkan bendera nasional.

“Pemerintah ini, kami tidak menginginkan mereka lagi. Mereka telah bertahun-tahun menunjukkan kepada kami bahwa mereka dapat melakukan perubahan tetapi tidak ada apa-apa. Situasinya semakin memburuk dari hari ke hari,” kata pengunjuk rasa Anjalee Wanduragala, 22, seorang mahasiswa di Universitas Kolombo.

“Kami benar-benar membutuhkan perubahan, kami kehilangan hak-hak dasar kami … orang-orang muak,” katanya.

Kekuasaan darurat di masa lalu telah memungkinkan militer untuk menangkap dan menahan tersangka tanpa surat perintah, tetapi ketentuan kekuasaan saat ini belum jelas.

Para diplomat Barat dan Asia yang berbasis di Sri Lanka mengatakan mereka sedang memantau situasi dan mengharapkan pemerintah mengizinkan warga untuk mengadakan demonstrasi damai.

Pada Minggu (3/4) sore waktu setempat, pemerintah mencabut pemblokiran yang dilakukan pada platform media sosial termasuk Facebook, Twitter, dan Whatsapp beberapa jam sebelumnya.

Ketua Komisi Regulasi Telekomunikasi Jayantha de Silva mengatakan tindakan itu dilakukan atas instruksi dari Kementerian Pertahanan dan bertujuan untuk “menjaga ketenangan”.

De Silva kemudian mengatakan kepada Reuters pembatasan telah dicabut.

Sementara pemblokiran diberlakukan, Menteri Pemuda dan Olahraga Namal Rajapaksa, keponakan presiden, tetap mengirim tweet di mana dia mengatakan dia “tidak akan pernah memaafkan pemblokiran media sosial”.

Para kritikus mengatakan akar krisis, yang terburuk dalam beberapa dekade, terletak pada salah urus ekonomi oleh pemerintah berturut-turut yang mengumpulkan kekurangan anggaran yang besar dan defisit transaksi berjalan.

Krisis ini dipercepat oleh pemotongan pajak dalam yang dijanjikan Rajapaksa selama kampanye pemilihan 2019 dan diberlakukan beberapa bulan sebelum pandemi COVID-19, yang menghapus sebagian ekonomi Sri Lanka.