Realisasi Perhutanan Sosial Kecil, Lentjie Leleulya: Ada Banyak Hambatan yang Harus Diselesaikan Bersama-sama

Berita Baru, Tokoh – Kecilnya realisasi Perhutanan Sosial di wilayah Papua, menurut Lentjie S. Y. Leleulya dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) dalam sesi Perspektif Beritabaru.co pada Selasa (23/3), disebabkan oleh tiga (3) hal utama.

Pertama adalah rendahnya komitmen dari Pemerintah Daerah (Pemda). Apa pun tentang Perhutanan Sosial, khususnya soal inisiasi, boleh dibilang semua bergantung pada Balai PSKL.

“Saya pun kadang bertanya dalam benak, apa jangan-jangan Pemda ini tidak tahu ya kalau ada program dengan nama Perhutanan Sosial,” ungkap Lentjie dalam program yang diselenggarakan Beritabaru.co bekerja sama dengan The Asia Foundation, UKaid, The David Lucile and Packard Foundation ini.

Kedua, anggaran untuk akses mahal. Kondisi geografi Papua yang rumit merupakan alasan mengapa diperlukan biaya yang besar untuk melakukan beberapa kegiatan di lapangan, apalagi untuk sampai di tingkat tapak.

Terakhir, adanya tumpang tindih perizinan antara wilayah Perhutanan Sosial dan wilayah perkebunan sawit.

“Di lapangan ada banyak wilayah hutan yang ketika kami survei ternya ada pihak yang mengantongi izin, bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan perkebunan kelapa sawit miliknya, sehingga tentu untuk melanjutkan proses, terhenti sementara. Jadi ya memang hambatannya banyak dan dibutuhkan komitmen bersama untuk mengatasinya, sinergi,” jelas Lentjie dalam acara bertajuk Perempuan dan Keberlanjutan Perhutanan Sosial tersebut.

“Kadang pun, kami menemui adanya batas-batas administrasi desa yang kurang jelas, sehingga jelas ini membutuhkan waktu lagi untuk klarifikasi,” lanjutnya.

Keselarasan gender dan masa depan perhutanan sosial

Di sisi lain, berkenaan masa depan Perhutanan Sosial Lentjie Leleulya berpendapat bahwa itu berkelindan dengan keseimbangan antara para bapak dan mama dalam mengelola hutan.

Di Papua, keseimbangan seperti ini sudah lumayan membuahkan hasil, terutama dalam kasus Hutan Desa. Di beberapa wilayah, produksi tepung sagu untuk kemudian dibikin kue dan perkebunan sayur berjalan lancar.

Di Fakfak, lanjutnya, sedang dikembangkan kerajinan dari pandan dengan output mulai dari dompet, tas, hingga tikar.

“Semua ini adalah hasil dari pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang muncul ke permukaan dalam arti berhasil sebab adanya keseimbangan antara para bapak dan mama di Papua,” Ujar Lentjie.