Ratna Juwita Minta Pemerintah Produksi Masal Alat Kesehatan

Berita Baru, Jakarta – Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VI, Komisi VII, Komisi IX Bersama Kemenristek BRIN, Kementrian BUMN, Kementrian Perindustrian, Kementrian Kesehatan, BPPT, LIPI, LAPAN, LBM dan Eijkman terkait percepatan penanggulangan Covid-19 secara lintas sektoral.

Rapat gabungan tersebut merupakan inisiatif dari Komisi VII sebagai follow-up atau tindaklanjut atas Raker Komisi VII bersama Kemenristek BRIN dan LPNK (LIPI, LAPAN, BPPT, LBM Eijkman) pada 14 April 2020.

Hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap telah ditemukannya alat-alat medis yang sangat dibutuhkan untuk penanganan COVID-19 oleh Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 dibawah naungan Kemenristek/BRIN.

“Tentu ini sangat membanggakan, karena ilmuwan dan peneliti kita, anak bangsa sendiri, ternyata mampu menghasilkan test-kit untuk rapid-test yang berbasis PCR dan Non-PCR. Mereka juga berhasil memproduksi ventilator baik common maupun portable, alat medis lainnya, serta sedang berproses melakukan pengembangan vaksin Covid-19”. Tutur Ratna Juwita Sari, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB.

Namun, ternyata temuan itu belum bisa diproduksi secara massal karena problem perijinan yg terlalu prosedural dari Kementerian Kesehatan. Hambatan lain adalah belum adanya kepastian konsumen apabila nantinya produk ini berhasil diproduksi dalam jumlah besar.

“Saya mendesak kepada pimpinan Rapat Gabungan, agar proses hilirisasi produk tersebut merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab Kemenristek/BRIN semata.
Harus ada keberpihakan pada produk lokal, sebagai titik tolak menuju kemandirian Nasional di bidang kesehatan maupun bidang lainnya”. Tegas Ratna.

Ia menilai bahwa saat ini adalah momentum yang baik untuk memberikan privilege atau pengutamaan terhadap temuan produk dan hasil riset ilmuwan bangsa Indonesia sendiri.

“Saya menganggap hal ini sangat logis untuk mendorong percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia, sekaligus memutus ketergantugan bangsa ini terhadap produk impor dalam bidang Kesehatan”. Pungkasnya.