Ratna Juwita Akan Perjuangkan APBN 2022 Menjadi Lebih Inklusif

Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (16/8) kemarin.

Presiden Jokowi mengatakan, APBN tahun 2022 masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu COVID-19, perubahan iklim, dinamika geopolitik, maupun pemulihan ekonomi global yang belum merata.

“Sampai saat ini, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Di tahun 2022, kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata,” tutur Jokowi.

Oleh karena itu ia menegaskan arah kebijakan APBN tahun 2022 akan didesain secara antisipatif, responsif dan fleksibel dalam merespons ketidakpastian akibat pandemi dan berbagai tantangan di atas.

“Karena itu, APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif dan fleksibel merespons ketidakpastian. Namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian,” papar Jokowi.

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2022 yang disampaikan, tercatat target Pendapatan Negara Rp1.840,7 triliun, Belanja Negara Rp2.708,7 triliun, sehingga menimbulkan potensi Defisit sebesar -Rp868 triliun atau setara dengan 4,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementera itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tema RAPBN 2022 adalah untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Meskipun juga tetap mendukung pemenuhan sektor kesehatan dan perlindungan masyarakat.

“Selain itu, tentu RAPBN 2022 akan tetap fokus pada dukungan kesehatan dan penguatan perlindungan masyarakat dengan tetap fleksibel serta antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian,” kata Sri Mulyani, dikutip dari Konferensi Pers, Senin (16/8) di Jakarta.

Menanggapi ini, anggota Badan Anggaran DPR RI Ratna Juwita menilai tema yang diusung Presiden dan Pemerintan dalam RAPBN 2022 sudah baik. Akan tetapi, Ratna masih memiliki beberapa catatan penting untuk diakomodir.

“Tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural itu sudah baik, namun prinsip inklusif, responsif dan proporsional belum ditegaskan dalam formulasi kebijakan RAPBN 2022,” tutur Ratna kepada Beritabaru.co, Selasa (17/8).

Nota Keuangan, lanjut Ratna, tidak mengungkap data pilah dan belum menggunakan analisis gender. Sehingga target penerima manfaat dari kelompok marjinal dan rentan tidak terpetakan secara jelas. Hal itu berpotensi menyebabkan terjadinya eksklusi terhadap kelompok-kelompok tersebut.

“Di tengah pandemi seperti saat ini, seharusnya RAPBN 2022 didesain menjadi lebih inklusif dengan memprioritaskan kelompok marjinal dan rentan. Hal ini baru dapat diwujudkan jika pemerintah menggunakan analisis gender dalam nota keuangan,” tutur Ratna.

Lebih lanjut istri Ketua Umum KONI Tuban tersebut berkomitmen untuk memperjuangkan RAPBN 2022 agar menjadi lebih inklusif dalam rapat-rapat pembahasan di Banggar DPR RI.

“Perjuangan yang berat. Tapi itu adalah bagian dari kewajiban kami untuk mendorong kebijakan anggaran yang lebih inklusif,” terangnya.

Selain itu, politisi perempuan muda asal Fraksi PKB tersebut juga menilai RAPBN 2022 belum sepenuhnya memperhatikan pesantren, karena belum mengalokasikan Dana Abadi Pesantren sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019.

“Seharusnya pemerintah lebih serius dalam memperhatikan pesantren, yang sudah dijamin UU No. 18 tahun 2019. Dana Abadi Pesantren itu kewajiban yang harus segera dialokasikan,” tandas Ratna.