Rancangan Awal RKPD 2023, Bupati Gresik Singgung Pengentasan Kemiskinan Ekstrim

Berita Baru, Gresik – Rancangan Awal (Ranwal) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 mulai dibahas, forum konsultasi publik secara resmi dibuka oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani di Ruang Mandala Bhakti Praja lantai IV, Kantor Bupati Gresik, Selasa (11/01).

Beberapa prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dibahas dalam forum konsultasi publik, diantaranya pengentasan kemiskinan ekstrim, pengendalian banjir Kali Lamong. Kegiatan yang diinisiasi oleh Bappeda Kabupaten Gresik ini merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD tahun 2023.

Selanjutnya seluruh masukan dan saran dari berbagai elemen akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Merujuk Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik, untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan lebih lanjut.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan, inti perencanaan adalah terpadu dan berkelanjutan. Terpadu artinya ada korelasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Berkelanjutan diartikan sebagai proses pembangunan yang berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu, dimana saling terangkai dan tidak terputus pada koridor perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

“Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD tahun 2023 ini merupakan momen yang sangat strategis bagi kita untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis pada tahun 2023, seperti diantaranya pengentasan kemiskinan ekstrim, pengendalian banjir Kali Lamong yang terus kita upayakan, dan pembangunan infrastruktur,” jelas Bupati Gus Yani.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Muhammad Yasin mengungkapkan, pembahasan Ranwal RKPD tahun 2023 langsung dikonsultasikan dengan publik, sehingga dalam proses penyusunannya menjadi komprehensif karena sudah mendapat masukan dari berbagai pihak. Mengingat, Kabupaten Gresik merupakan daerah pertama yang sudah melaksanakan konsultasi publik untuk Ranwal RKPD tahun 2023.

Mengenai kondisi Kabupaten Gresik saat ini, Yasin menambahkan, terdapat 322 BUMDes dimana ini merupakan jumlah BUMDes terbanyak urutan ketiga di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan, untuk proyek strategis nasional yang berada di Kabupaten Gresik terdapat 5 proyek strategi nasional dengan kategori P1 (harus selesai sebelum tahun 2024) dan P2 (selesai setelah tahun 2024) sebanyak 4 proyek.

Kegiatan yang digelar secara hybrid (daring dan luring) ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Muhammad Yasin, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Misbahul Munir, seluruh Kepala OPD dan camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik, tokoh masyarakat dan organisasi non pemerintah, serta Ketua DPRD Kabupaten Gresik Abdul Qodir yang mengikuti via daring.