Program Kartu Prakerja Kembali Dibuka, Edy Wuryanto: Evaluasi Syarat hingga Program Keterampilan

Berita Baru, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengapresiasi program Kartu Prakerja yang kembali dibuka oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, meski ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pasalnya, tahun ini pemerintah mengalokasikan Kartu Prakerja untuk 595.000 calon penerima manfaat.

“Kehadiran Program Kartu Pakerja adalah sangat baik untuk mendukung keterampilan (skill) pekerja sehingga angkatan kerja dan pekerja Indonesia bisa meningkatkan produktivitasnya,” kata Edy dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritabaru.co, Rabu (22/2).

Menurutnya, keterampilan yang diajarkan melalui program Kartu Prakerja bisa dimanfaatkan penerima untuk membuka lapangan kerja baru maupun membuka peluang untuk dilirik industri/perusahaan. “Harapannya, angka pengangguran bisa dikurangi,” sambung Edy.

Legislator PDIP itu mengingatkan agar pemerintah betul-betul jeli memetakan keterampilan seperti apa yang diajarkan dalam program Kartu Prakerja. Salah satu yang dilihat adalah kondisi angkatan kerja di Indonesia saat ini yang didominasi oleh lulusan SMP ke bawah. 

“Dengan jumlah mayoritas angkatan kerja kita adalah lulusan SMP mencapai 52%, pelatihan vokasional menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan keterampilan,” ujarnya. 

Ia juga memberikan saran untuk mendukung kemudahan akses. Pertama terkait pelatihan yang berkualitas. Bagi Edy, untuk mendapatkan pelatihan yang berkualitas, pemerintah seharusnya mau menaikan anggaran pelatihan. 

Ia mengurai, sejak awal diluncurkan, satu orang hanya mendapatkan anggaran Rp1 juta dengan bantuan tunai Rp2,4 juta per orang dan biaya evaluasi Rp 150 ribu. Sedangkan, pada saat program Kartu Prakerja akan dirilis di tahun 2019, skema biayanya adalah Rp 3,5 juta untuk pelatihan, Rp 500 ribu untuk bantuan tunai, dan Rp 150 ribu untuk evaluasi. 

“Dengan kondisi saat ini maka sudah seharusnya program kartu prakerja dikembalikan pada skema awal. Sehingga benar-benar Kartu Prakerja fokus pada peningkatan kualitas SDM angkatan kerja kita,” bebernya. 

Kedua terkait syarat. Menurut Edy, salah satu syarat penerima Kartu Prakerja yang disebutkan adalah sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Dalam hal ini termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. 

“Sementara kuota yang diberikan terbatas. Sehingga khusus pekerja/buruh yang terkena PHK sebaiknya difasilitasi di program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” saran Edy.

Selain itu, lanjutnya, pekerja/buruh yang sedang masih bekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seharusnya difasilitasi oleh pelatihan yang diselenggarakan Ditjen Pelatihan Vokasional Kementerian ketenagakerjaan. 

“Program kartu prakerja difokuskan saja pada orang yang sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Sehingga kuota Kartu Prakerja yang sedikit bisa dioptimalkan untuk yang memang sedang cari kerja,” ungkap anggota dewan Dapil Jawa Tengah III ini. 

Edi juga menyarankan, Dinas Tenaga Kerja seluruh Indonesia harus dilibatkan untuk memastikan akses pendaftaran lebih mudah. “Ketika terkait dengan cara mendaftar. Seharusnya pendaftaran Kartu Prakerja dilakukan secara online dan onsite sehingga membuka akses bagi peminat kartu prakerja yang tidak memiliki sinyal yang baik,” beber Edy.