Presiden Ingatkan Jangan Ada Lagi Politik Identitas dan Politisasi Agama

Berita Baru, Jakarta – Presiden Jokowi (Jokowi) menekankan di tahun-tahun menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) ini agar tidak ada lagi poltitik identitas, politisasi agama, dan polarisasi masyarakat.

Hal ini disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan di Sidang MPR RI, DPR RI, dan DPD RI di Gedung Nusantara pada Selasa (16/7/2022).

“Saya ingatkan jangan ada lagi politik identitas, politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa, kondolidasi nasional harus semakin diperkuat,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi juga menyampaikan terimakasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh pondasi kebangsaan kita, serta merawat kesatuan dan persatuan nasional.

“Saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri kita ini untuk memperkokoh ideologi bangsa. Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji suspansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara, serta menggagas kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan global,” tuturnya.

Kemudian, Presiden juga menyatakan dukungan DPR dalam meghadapi krisis kesehatan dan perekonomian telah mampu membantu pemerintah.

“DPR telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain Undang-Undang IKN, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden menyampaikan DPD sesuai dengan kewenangannya telah ikut berperan dalam menyusun beberapa rancangan undang-undang terutama terkait otonomi khusus dan pembentukan provinsi baru.

“Reformasi pelayanan hukum di Mahkamah Agung terbukti telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. MA terus mengedepankan keadilan restorasi, MA juga telah menignkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat,” tuturnya.

Kemudian, Presiden mengatakan Mahkamah Konstitusi telah meningkatkan pelayanan penegakan konstitusi secara efektif, sistem peradilan berbasis eletronik semakin memudahkan akses masyarakat.

“Peran MK sebagai tuan rumah MK sebagai kongres MK sedunia juga patut diapresiasi,” paparnya.