PPN 12% Dinilai Bebani Rakyat, Gus Hilmy: Ini Darurat!

Beritabaru.co – Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% menuai gelombang protes dari berbagai kalangan. Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., atau yang akrab disapa Gus Hilmy, menilai kebijakan ini terlalu membebani rakyat, terutama masyarakat menengah ke bawah.

“Kebijakan PPN 12 persen harus segera dikaji ulang. Jangan menunggu protes semakin besar. Beban berat bagi masyarakat menengah ke bawah. Dan inilah darurat GBHN! Sudah saatnya kita memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, sehingga kebijakan bisa berpihak kepada rakyat dan dalam jangka panjang,” ujar Gus Hilmy dalam keterangannya pada Jumat (20/12).

GBHN Dinilai Solusi Kebijakan yang Berkelanjutan

Menurut Gus Hilmy, keberadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sangat penting untuk memastikan kebijakan dirancang secara matang dan tidak memberatkan masyarakat.

“Tanpa GBHN, kita hanya akan was-was program kejutan setiap lima tahun yang bahkan tidak berpihak pada rakyat,” tegas anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini.

Ia juga menyoroti bahwa GBHN dapat mengurangi biaya politik pasca Pilpres. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran negara adalah struktur kabinet yang terlalu gemuk dan pembentukan lembaga-lembaga baru yang dinilai tidak mendesak.

“Di tengah protes PPN 12 persen, kementerian dan lembaga-lembaga negara melantik banyak sekali pejabat. Ini menjadi salah satu beban APBN yang akhirnya dibebankan kepada rakyat,” lanjutnya.

Perlu Sumber Pendapatan Lain Selain Pajak

Gus Hilmy mengakui bahwa pemerintah membutuhkan anggaran besar untuk menjalankan berbagai program. Namun, ia menilai ada sumber pendapatan lain yang dapat dimaksimalkan tanpa harus membebani rakyat.

“Kita punya sumber daya alam yang melimpah. Sayangnya, masih ada penyalahgunaan anggaran dan kurangnya penegakan sanksi bagi pengemplang pajak atau penyelundup,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan melakukan penghematan sebelum mengambil kebijakan yang berisiko tinggi seperti menaikkan pajak.

Kepercayaan Publik Perlu Ditingkatkan

Gus Hilmy menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melalui tindakan nyata.

“Sebelum menaikkan pajak, pemerintah juga mesti menunjukkan prestasi, misalnya dengan mengeluarkan perintah penghematan yang ditegaskan dengan keputusan, bukan sekadar himbauan,” pungkasnya.

Penolakan terhadap PPN 12% diperkirakan akan terus meningkat. Dengan adanya wacana implementasi GBHN yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, banyak pihak berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang dinilai memberatkan ini.