PM Pakistan: Pelarangan Sekolah untuk Perempuan Afghanistan adalah Tindakan yang Tidak Islami

Berita Baru, Internasional – Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, mengatakan bahwa melarang perempuan bersekolah atau mengakses pendidikan di negara tetangga Afghanistan adalah tindakan yang tidak Islami.

Dalam sebuah wawancara dengan BBC, Khan menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Pakistan dapat secara resmi mengakui pemerintahan baru Taliban.

Dia menyerukan kepada penguasa baru untuk menjalankan pemerintahan secara inklusif dan menghormati hak asasi manusia.

Khan juga mengatakan bahwa Afghanistan tidak boleh digunakan sebagai wadah penampung teroris yang dapat mengancam keamanan Pakistan.

Pekan lalu, Taliban mengeluarkan anak perempuan dari sekolah menengah dan hanya mengizinkan anak laki-laki dan guru laki-laki untuk belajar dan mengajar. Namun pemimpin Pakistan mengatakan dia yakin bahwa anak-anak perempuan “akan segera dapat hadir.”

“Pernyataan yang mereka buat sejak mereka berkuasa sangat menggembirakan,” katanya kepada wartawan BBC John Simpson.

“Saya pikir mereka akan mengizinkan perempuan untuk pergi ke sekolah. Lagipula, gagasan bahwa perempuan tidak boleh belajar sama sekali adalah suatu tindakan yang tidak Islami. Itu tidak ada hubungannya dengan agama.”

Sejak Taliban menguasai Afghanistan pada bulan Agustus, berbagai ketakutan tumbuh. Masyarakat khawatir bahwa mereka akan menjalankan kepemimpinan sebagaimana rezim yang mereka jalankan pada tahun 1990-an, dengan sangat keras membatasi hak-hak perempuan.

Kali ini, mereka berikrar bahwa hak-hak perempuan akan dihormati “dalam kerangka hukum Islam”.

Pecan lalu, keputusan untuk mengecualikan anak perempuan bersekolah memicu kecaman internasional. Kritik tersebut kemudian segera disusul dengan pernyataan juru bicara Taliban yang mengatakan bahwa para perempuan akan kembali ke kelas “sesegera mungkin”.

Namun demikian, belum jelas kapan anak-anak perempuan Afghanistan dapat segera kembali bersekolah atau format seperti apakah yang akan diberikan jikapun Taliban memperbolehkannya.

Ketika ditanya apakah Taliban akan memenuhi kriterianya untuk mendapat pengakuan formal, Khan berulang kali meminta masyarakat internasional untuk memberi Taliban lebih banyak waktu.

“Terlalu dini untuk mengatakan apa pun,” katanya, seraya menambahkan bahwa dia mengharapkan wanita Afghanistan akan mendapat hak-hak mereka.

Pakistan belum dilihat oleh semua orang sebagai sekutu kuat dalam perang melawan terorisme jihadis. Ia telah lama dituduh – oleh Amerika Serikat dan negara lainnya – memberikan dukungan untuk Taliban, namun tudingan itu segera dibantah.

Setelah serangan 9/11 yang direncanakan di Afghanistan, Pakistan memposisikan diri sebagai sekutu AS dalam apa yang disebut “perang melawan teror”. Tetapi pada saat yang sama, bagian dari militer dan badan intelijen negara itu mempertahankan hubungan dengan kelompok-kelompok Islam seperti Taliban.

Khan mengatakan bahwa Pakistan akan membuat keputusan apakah akan secara resmi mengakui pemerintah Taliban bersama negara-negara tetangga lainnya atau tidak.

“Semua tetangga akan berkumpul dan melihat bagaimana kemajuan mereka,” katanya. “Apakah mengakui mereka atau tidak, itu akan menjadi keputusan bersama.”

Permintaan Khan kepada Taliban untuk menjalankan pemerintahan yang inklusif sekaligus memberikan peringatan agar negara itu tidak terperosok dalam perang saudara.

“Jika mereka tidak memasukkan semua fraksi, cepat atau lambat mereka akan mengalami perang saudara,” katanya. “Itu berarti Afghanistan yang tidak stabil, kacau, dan akan menjadi tempat yang ideal bagi teroris. Itu mengkhawatirkan”.

Pada hari Selasa, seorang juru bicara Taliban mengumumkan sisa anggota pemerintah Afghanistan yang semuanya laki-laki.

Penambahan itu termasuk seorang dokter sebagai menteri kesehatan, tetapi analis mengatakan pemerintah sebagian besar terdiri dari loyalis dengan sedikit perwakilan minoritas.