Pertama dalam 15 Tahun, Mahmoud Abbas Umumkan Pemilu Palestina

Berita Baru, Internasional – Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, telah mengumumkan pemilihan parlemen dan presiden pertama kali dalam 15 tahun sebagai upaya untuk mengembalikan stabilitas negara yang tengah mengalami perpecahan internal berkepanjangan.

Seperti dilansir dari The Guardian, Sabtu (16/1), langkah tersebut sebagai tanggapan atas kritik terhadap legitimasi demokrasi lembaga politik Palestina, termasuk kepresidenan Abbas.

Kabar tersebut datang beberapa hari sebelum pelantikan presiden terpilih AS, Joe Biden, sekaligus mengatur ulang hubungan kedua negara setelah mencapai titik terendah di bawah Donald Trump.

Menurut keputusan yang dikeluarkan oleh kantor Abbas pada hari Jumat, Otoritas Palestina (PA), yang memiliki pemerintahan sendiri di Tepi Barat – yang diduduki Israel – akan mengadakan pemilihan legislatif pada 22 Mei dan pemilihan presiden pada 31 Juli.

“Presiden menginstruksikan komite pemilihan dan semua aparat negara untuk meluncurkan proses pemilihan demokratis di semua kota di tanah air,” kata dekrit itu, mengacu pada Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur.

Faksi Palestina telah memperbarui upaya rekonsiliasi untuk mencoba menghadirkan front persatuan sejak Israel mencapai perjanjian diplomatik tahun lalu dengan empat negara Arab. Namun, kesepakatan itu membuat kecewa warga Palestina dan membuat mereka lebih terisolasi.

Hamas, kelompok militan Islam yang merupakan saingan domestik utama Abbas, menyambut baik pengumuman tersebut. “Kami telah bekerja dalam beberapa bulan terakhir untuk menyelesaikan semua hambatan sehingga kami dapat mencapai hari ini,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan. “Ini menyerukan pemilihan umum yang adil di mana para pemilih dapat mengekspresikan keinginan mereka tanpa batasan atau tekanan,” tambahnya.

Dengan resminya Biden pada 20 Januari, seolah-olah Palestina mengatakan kepada pemerintahan AS yang akan datang: “Kami siap untuk terlibat” kata Hani Habib, seorang analis Gaza.

Tetapi analis veteran Tepi Barat Hani al-Masri skeptis bahwa pemilihan akan terjadi. Dia mengutip ketidaksepakatan internal Fatah dan Hamas Abbas, dan kemungkinan oposisi AS, Israel dan Uni Eropa terhadap pemerintah Palestina termasuk Hamas, yang mereka anggap sebagai kelompok teroris.

“Apakah itu akan mengakhiri perpecahan atau mengabadikannya … dan akankah hasilnya dihormati oleh Palestina, Israel, dan Amerika?” kata Masri dalam sebuah postingan media sosial.

Pemilu Palestina terakhir terjad pada 2006, menghasilkan kemenangan mengejutkan oleh Hamas, menciptakan keretakan yang semakin dalam ketika Hamas merebut kendali militer di Gaza pada 2007.

Jajak pendapat terbaru menunjukkan persaingan yang ketat. Pada Desember 2020, Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina menemukan bahwa 38% akan memilih Fatah dalam pemilihan parlemen, dibandingkan 34% untuk Hamas.

Tetapi mereka memperkirakan bahwa Hamas akan unggul dalam pemilihan presiden, dengan 50% lebih memilih pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan 43% Abbas.

Meskipun Abbas memenangkan pemilihan presiden terakhir pada tahun 2005, Hamas tidak mencalonkan diri melawannya.

Hamas menghentikan boikotnya terhadap proses politik pada tahun berikutnya, menjalankan kampanye parlementer yang terorganisir dengan baik di bawah panji “Perubahan dan Reformasi” dan mengalahkan faksi Fatah yang dominan hingga sekarang yang secara luas dipandang korup, nepotis, tidak tersentuh dan terpecah belah.

Masih belum jelas bagaimana Abbas akan mengatasi kesulitan logistik dalam menyelenggarakan pemilu di tiga wilayah, masing-masing di bawah kendali yang berbeda.

Israel merebut Yerusalem Timur dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaploknya dalam suatu tindakan yang belum mendapat pengakuan internasional. Israel mengklaim semua Yerusalem sebagai wilayahnya, sementara Palestina mencari timur kota sebagai ibu kota negara masa depan.

Israel melarang aktivitas resmi apa pun di Yerusalem oleh PA, dengan mengatakan itu melanggar kesepakatan perdamaian sementara tahun 1990-an.