Perancang Istana Negara IKN: Saya Sendiri Tidak Dibayar

Berita Baru, Jakarta – Perancang basic desain istana negara, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, I Nyoman Nuarta mengungkap bahwa selama hampir dua tahun bekerja dirinya tidak menerima bayaran.

Ia menjelaskan bahwa posisi dirinya sebagai swakelola, membantu Kementerian PUPR. Penjelasan itu sangat penting untuk menyamakan persepsi supaya tidak ada kesalahpahaman.

“Nanti kita kerja-kerja kayak gini diperiksa KPK. Dan terus terang saya sendiri tidak dibayar, jangan khawatir. Karena belum ada undang-undang, jangan bayar-bayar sama saya deh” kata I Nyoman Nuarta dalam Podcast Akbar Faisal, Kamis (21/1).

Namun demikian, dengan disahkannya UU IKN dalam Rapat Paripurna DPR beberapa waktu yang lalu, negara sudah memperbolehkan untuk membayar pekerjaannya.

“Sekarang sudah boleh, kan uda ada undang-undangnya. Tetapi sebelum ini kan kita sudah hampir dua tahun bekerja,” terang I Nyoman.

Menurutnya sebelum ada UU IKN, dana yang dipakai merupakan dana kecil-kecilan pribadi. “Kita kan punya studio, paling keluar dana untuk tenaga-tenaga yang tidak memenuhi syarat sesuai peraturan, tapi menurut saya memenuhi syarat,” tambahnya.

“Misalnya gini, profesor-doktor yang kita perlukan dia tidak punya SKA. Kan diminta tu, SKA utama, Madya, tidak punya. Namun mereka sudah biasa kerja sama sama saya. Mereka ahli,” imbuh I Nyoman.

“ASN itu kan gak boleh, tapi saya nyari profesor yang bukan ASN dimana? Kita harus keluar uang sendiri. Kan untuk negara ini. Apa yang kita ragukan? Ya, sudahlah,” tuturnya.

Sementara, pembangunan IKN yang memiliki anggaran cukup besar, sekitar 500 triliun lebih. Menurut I Nyoman, untuk pembangunan istana negara, dalam perkiraannya akan menghabiskan sekitar 2 triliun rupiah.

“Kalau perkiraan kasar paling cuma 2 triliun, barangkali. Yang jelas, nanti DID-nya ada, baru bisa diperkirakan secara pasti,” kata I Nyoman.

I Nyoman mengaku bahwa dirinya juga diminta Presiden Jokowi untuk mengawal desain maha karyanya. Tidak cukup hanya bikin basic desain, terus ditinggalkan.

“Jadi saya diminta mengkoordinasikan antara bangunan-bangunan di luar istana, yang dekat istana. Supaya terjadi harmonisasi. Bangunan departemen-departemen milik negara harus menyesuaikan dengan istana. Supaya keagungan monumentalitas dari istana bisa tercipta,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu I Nyoman juga menyampaikan, IKN Nusantara sangat memungkinkan untuk ditempati Presiden beserta seluruh stafnya pada semester pertama tahun 2024, sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam UU IKN.

“Kalau menurut saya sih, waktunya cukup. Kalau kerja kita tadi, hambatan-hambatan yang seharusnya tidak perlu bisa kita atasi. Bisa. Karena misal pekerjaan saya ini 10 x lipat kerumitannya dari GWK,” tukasnya.