Penghinaan Kepada Demokrasi, Inggris Kecam China Atas Pemberlakuan UU Keamanan Nasional Hong Kong

Berita Baru, London – Pemerintah Inggris mengecam China dan menyebut China telah melakukan penghinaan kepada demokrasi di Hong Kong terkait dengan penggunaan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong.

“Erosi kebebasan di Hong Kong adalah penghinaan terhadap kebebasan dan demokrasi,” kata Menteri Luar Negeri Liz Truss dalam publikasi pada hari Selasa (14/12) dari laporan enam bulanan terbaru pemerintahnya tentang Hong Kong.

Menlu Inggris dalam publikasi tersebut juga merinci serangan China terhadap pengadilan Hong Kong, kelompok masyarakat sipil dan diplomat asing.

“Lebih dari setahun sejak diperkenalkannya undang-undang keamanan nasional, otoritas China daratan dan Hong Kong telah menggunakan undang-undang tersebut dan institusi terkait untuk melawan semua oposisi, pers bebas, dan masyarakat sipil di Hong Kong,” kata Truss dalam kata pengantar laporan tersebut, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Laporan tersebut, yang mencakup berbagai catatan peristiwa hingga 30 Juni, tampaknya lebih kuat daripada laporan sebelumnya yang menargetkan dampak undang-undang keamanan nasional.

“Pembatasan ruang untuk kebebasan berekspresi dari pandangan alternatif ini terus melemahkan checks and balances pada kekuasaan eksekutif.”

Sementara itu, baik pemerintah China dan Hong Kong mengeluarkan pernyataan yang mengecam laporan tersebut.

Juru bicara kedutaan China di London memperingatkan bahwa “upaya Inggris untuk membuat masalah di Hong Kong atau menggunakan Hong Kong untuk menahan China tidak akan berhasil”.

Pemerintah China memberlakukan undang-undang keamanan di pusat keuangan Asia pada Juni 2020. Sebelum disahkan, banyak aksi protes yang terjadi dan tak jarang diwarnai dengan kekerasan sejak tahun 2019.

Laporan dari Kemenlu Inggris itu juga menguraikan kritik dari beberapa pejabat daratan dan Truss menyatakan bahwa kemandirian peradilan semakin seimbang dan mengatakan pihaknya percaya hakim Inggris masih bisa memainkan peran positif dalam mendukung independensi peradilan di Hong Kong.

Hakim Inggris telah lama bertugas di antara ahli hukum asing yang diangkat ke pengadilan tertinggi Hong Kong, pengaturan yang dirancang untuk menjaga kepercayaan pada sistem hukum kota yang dipandang sebagai landasan kebebasan sosial dan komersial yang lebih luas.

Inggris menyerahkan bekas jajahannya kembali ke pemerintahan China pada 1997 di tengah jaminan bahwa cara hidupnya akan dilindungi di bawah model “satu negara, dua sistem”.

Truss mengatakan Inggris berkomitmen untuk terus memantau situasi di Hong Kong, termasuk berbicara dengan berbagai politisi.

Dia menyatakan keprihatinannya pada “pola yang berkembang dari otoritas China daratan dan Hong Kong yang salah mengartikan kontak diplomatik normal seperti kolusi asing”.

Namun, Pemerintah Hong Kong mengatakan “sangat menentang tuduhan tidak berdasar”, mendesak Inggris untuk “berhenti mencampuri urusan dalam negeri China melalui urusan Hong Kong”.

Pemerintah Hong Kong juga mengatakan menentang kritik laporan itu terhadap perombakan sistem pemilihan oleh pemerintah.

Hong Kong akan memilih Dewan Legislatif baru akhir pekan ini, dengan banyak tokoh oposisi di penjara atau pengasingan dan hanya mereka yang digolongkan sebagai “patriot” yang diizinkan untuk mencalonkan diri.