Pemprov Jatim Siap Bersinergi dengan Program Desa Damai Wahid Foundation

Berita Baru, Surabaya –  Program Desa Damai Wahid Foundation siap disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Timur.

Hal itu disampaikan oleh Sukaryo, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur dalam audiensi Wahid Foundation bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Rabu, (03/11).

Mujtaba Hamdi, Direktur Eksekutif Wahid Foundation mengatakan, tujuan audiensi dengan Emil adalah untuk mengenalkan Program Desa Damai dan Sekolah Damai yang selama ini dikembangkan di beberapa desa-kelurahan serta sekolah di Jatim.

“Dan untuk membangun kemitraan bersama Pemprov Jatim untuk mereplikasi program tersebut,” kata Mujtaba Hamdi dalam rilis yang diterima Beritabaru.co, Kamis (4/11).

Turut serta bersama WF, Kelompok Kerja (Pokja) Desa Damai dari 3 wilayah yang selama ini mendapat pendampingan dalam mengembangkan Program Desa Damai di wilayahnya.

Menurut Mujtaba, WF telah mengembangkan 3 program di Jawa Timur, yaitu Program Desa Damai, Sekolah Damai, dan program narasi di media sosial untuk masyarakat Jatim.

Ia menjelaskan, program Desa Damai yang diinisiasi WF bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan nasional RAN PE, RAN P3AKS di akar rumput dan juga sebagai bagian dari upaya untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs).

“Apa yang kami lakukan dengan Desa Damai ini adalah untuk membangun perdamaian bagi seluruh komunitas masyarakat melalui implementasi RAN PE dan RAN P3AKS. Selain itu, kami juga ingin membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” tuturnya dalam sambutan audiensi.

Selain Mujtaba, Zainal Fanani, Program Officer yang fokus dalam Program Desa Damai, menyampaikan dalam forum bahwa kerangka RAN PE dan RAN P3AKS oleh WF diwujudkan ke dalam RADES (Rencana Aksi Desa Damai) yang kemudian disinergikan dengan desa atau kelurahan dan juga dinas setempat.

RADES tersebut menurut Fanani, merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk membangun mekanisme dalam kerangka membentuk kewaspadaan dan respon dini atas berbagai potensi dan konflik baik kekerasan berbasis gender maupun kekerasan yang mengarah pada terorisme di tengah masyarakat.

“Di Program Desa Damai ini kami membangun mekanisme berupa Rencana Aksi Desa Damai bersama Pokja Desa Damai dengan menggunakan 4 pilar yang sesuai dengan amanat RAN PE dan RAN P3AKS, yaitu pencegahan, penanganan dan perlindungan korban, pemberdayaan, dan kemitraan,” sampainya.

“Ini semua adalah untuk mencegah potensi konflik melalui pemberdayaan ekonomi perempuan dan pemuda, perlindungan dengan perspektif korban dan membangun kemitraan untuk keberlanjutan program,” tambah Fanani.

Diketahui, WF telah melakukan pendampingan kepada kelompok Perempuan di beberapa desa dan kelurahan, diantaranya di Kota Batu, Sumenep, Malang dengan memberikan pelatihan keterampilan bisnis.

Selain itu, WF memberikan pendampingan untuk menguatkan akses pasar bagi kelompok pengusaha UMKM perempuan untuk membuat mereka mandiri dan mempunyai daya tahan dari berbagai potensi krisis dan intervensi dari luar.

Selain di Jawa Timur, WF juga mengembangkan program yang sama di 3 Provinsi lainnya. Di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY Yogyakarta. Program yang sudah berjalan sejak 2017 itu telah mendeklarasikan 18 desa/kelurahan damai di 4 provinsi tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Emil sangat mengapresiasi langkah WF untuk mengembangkan Program Desa Damai di wilayahnya.

Menurutnya, Pemberdayaan semacam Program Desa Damai semacam ini perlu dikembangkan tidak hanya di 3 kota/kabupaten yang selama ini didampingi langsung oleh WF, tetapi perlu juga dikembangkan di semua wilayah di Jawa Timur.

“Program yang WF kerjakan di wialayah kami sangatlah bagus, ke depan semoga program ini bisa kami kembangkan tentunya dengan berkolaborasi dengan WF untuk memberdayakan perempuan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan,”pungkasnya.