Pemerintahan Baru Diharapkan Prioritaskan Penegakan HAM dan Akhiri Impunitas Pelanggaran Masa Lalu

Menurut Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, pelanggaran HAM yang terjadi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo mencakup penindasan terhadap kebebasan berekspresi, konflik di Papua, hingga penguatan budaya impunitas.

“Pelanggaran-pelanggaran tersebut mencerminkan lemahnya komitmen terhadap HAM yang perlu segera diakhiri oleh pemerintahan baru,” tegas Usman dalam siaran pers Amnesty International Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Amnesty mencatat setidaknya 454 kasus serangan terhadap pembela HAM antara Januari 2019 hingga Oktober 2024. Demonstrasi menentang kebijakan pemerintah, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, kerap dihadapi dengan tindakan represif.

“Protes bukanlah ancaman bagi negara, namun hak yang dijamin konstitusi,” ujar Usman Hamid, mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi harus dihormati.

Selain itu, Amnesty menyoroti pelanggaran terhadap masyarakat adat yang terdampak oleh proyek strategis nasional, termasuk di Papua dan Kalimantan Timur, yang kerap menghadapi penggusuran tanpa kompensasi yang memadai. Usman mendesak agar pemerintah baru menghormati hak-hak masyarakat adat dalam setiap proyek pembangunan.

Kasus pelanggaran HAM masa lalu juga masih menjadi sorotan, dengan janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu yang belum terealisasi. Amnesty menekankan bahwa pemerintah baru harus segera mengambil langkah konkret untuk mengakhiri impunitas dan memastikan keadilan bagi para korban.

“Jika pemerintah gagal mengatasi pelanggaran masa lalu, dipastikan pelanggaran tersebut akan terus terulang,” kata Usman.