Pemerintah Suntik PMN Rp500 Miliar ke BUMN Bina Karya untuk Proyek IKN

Berita Baru, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 miliar dari cadangan pembiayaan untuk mendukung BUMN PT Bina Karya (Persero) dalam memuluskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dana tersebut akan diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Ini merupakan bentuk PMN dan merupakan capex pertama. Bina Karya ini nantinya akan dikonversi menjadi Badan Usaha Milik Otorita IKN (BUMO),” kata Sri Mulyani.

Ia berharap bahwa dana negara ini dapat dimanfaatkan oleh Bina Karya untuk berkolaborasi dengan sektor swasta, terutama dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan dasar di IKN.

Selain Bina Karya, pemerintah juga berencana memberikan PMN kepada beberapa BUMN lainnya. Total PMN tunai yang diajukan tahun ini dari cadangan pembiayaan mencapai Rp4,51 triliun. Sebanyak Rp3 triliun dari jumlah tersebut akan dialokasikan kepada IFG, perusahaan induk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang bertugas menyelesaikan permasalahan eks Jiwasraya.

Selain itu, sekitar Rp1,01 triliun akan diberikan kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney. Dana negara ini akan digunakan untuk restrukturisasi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), termasuk pemeliharaan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur.

Meski demikian, keputusan memberikan PMN kepada Bina Karya telah mendapatkan kritik dari Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB Bertu Merlas. Ia berpendapat bahwa sebaiknya dana sebesar Rp500 miliar tersebut dialokasikan kepada PT Telkom Indonesia Tbk daripada diberikan kepada Bina Karya.

Bertu menegaskan, “Kenapa tidak kita berikan PMN ke PT Telkom? Kami mempertanyakan alasan penggunaan dana tersebut oleh Bina Karya yang dianggap tidak sesuai dengan tugas pokoknya, terutama dalam infrastruktur telekomunikasi.”

Namun, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa PMN tersebut memang sangat diperlukan oleh Bina Karya sebagai bagian dari Otorita IKN.

“Jadi, misi Bina Karya akan berubah dan PMN ini akan menjadi modal awal sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dalam kerja sama dengan badan usaha lainnya, baik swasta maupun BUMN dalam dan luar negeri. Ini merupakan bagian penting dari kelengkapan Otorita IKN,” tegas Sri Mulyani.