Pemerintah Optimis Kembangkan Ekonomi Menuju Indonesia Maju

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah terus melakukan langkah progresif menuju Indonesia maju di tahun 2045. Langkah-langkah ini memunculkan kepercayaan diri Indonesia di tengah tantangan ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

Sehubungan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Investor Awards: Tokoh Finansial Indonesia 2019, pada (12/12) mengatakan, misalnya pada pemanfaatan kelapa sawit. Sejak Pemerintah mengumumkan kebijakan mandatori B30 diawal periode kedua Joko Widodo (Jokowi), harga komoditas sawit pun bergerak naik, semula USD 570 menjadi USD 700.

“Tentu ini menumbuhkan kepercayaan diri, walaupun Eropa menggugat ke World Trade Organization (WTO), tapi ekspor kita bisa di kompensasi dengan pasar dalam negeri. Bahkan, dalam kesempatan pertemuanCouncil of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) beberapa waktu lalu, Indonesia dilihat (oleh negara anggota lain) sebagai pionir kemajuan,” lanjut Airlangga.

Airlangga mengakui saat ini Indonesia menerima tekanan dari dunia Internasional, karena negara-negara lain tidak senang dengan kebijakan ekonomi hilirisasi Indonesia.

“Oleh karena itu, sekarang kita sudah mulai digugat lagi di WTO, terutama nikel. Karena kita dianggap membuat kebijakan yang tidak ramah bagi negara lain,” imbuh Airlangga. 

Hal yang biasa bagi Airlangga, jika suatu negara meningkatkan daya saing dan keunggulan, maka akan ada negara lain yang merasa tersaingi. Presiden Jokowi pun telah mewanti-wanti terkait dengan tekanan dari dunia Internasional tersebut.

“Arahan dari Pak Presiden, kita lawan saja, kita tarung. Tapi, kalau kita tarung kita harus menang. Termasuk dengan legal dan hal lain juga harus kita perkuat,” tuturnya. 

Selain itu, meskipun perang dagang AS dan China tak kunjung pulih, Airlangga justru tetap optimistis. Apalagi, kini Indonesia mampu mengekspor 300.000 kendaraan senilai USD 8 miliar.

“Untuk tahun 2024 kami menargetkan 1 juta kendaraan diekspor dengan total nilai USD 20 miliar,” ujar Airlangga.

Sementara dari sisi hukum, penguatan perekonomian nasional dilakukan denganmengajukan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. Keduanya bertujuan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing. 

Di bidang penanaman modal, Pemerintah pun sedang menyiapkan kebijakan baru. “Diharapkan di bulan Januari nanti, Daftar Positif (Investasi) bisa diluncurkan. Kebijakan yang lain kita akan buat di bulan Januari, ini sesuai prioritylist,” ujar Menko Airlangga.