Pemerintah Indonesia Diingatkan Berhati-hati Terkait Skema JETP

Berita Baru, Jakarta – Lembaga riset energi Transition Zero telah mengingatkan pemerintah Indonesia tentang pentingnya kehati-hatian dalam memanfaatkan skema pendanaan transisi energi dari negara-negara maju melalui Just Energy Transitions Program (JETP).

Energy Analyst dari Transition Zero, Handriyanti Diah Puspitarini, memberikan peringatan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai faktor ketika merencanakan program transisi energi dengan menggunakan dana dari JETP.

Dalam pandangannya, Yanti mengingatkan bahwa penerimaan dana dari JETP akan membuat Indonesia mendapat perhatian internasional. Hal ini terutama karena pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius yaitu mencapai bauran energi bersih sebesar 34 persen pada tahun 2030.

“Sekarang ini semua mata internasional tertuju pada Indonesia terkait JETP ini. Ada target 34 persen pada 2030. Jika ternyata target ini sudah dimasukkan dalam rencana pendanaan JETP dan ternyata pada tahun 2030 tidak tercapai, maka pandangan dunia terhadap Indonesia akan berubah,” katanya.

Dalam hal ini, Yanti juga menggarisbawahi adanya risiko jika Indonesia tidak mampu mencapai target bauran energi bersih 34 persen pada tahun 2030. Hal ini bisa mengakibatkan Indonesia kesulitan dalam mendapatkan pendanaan dari negara lain untuk membangun sistem ketenagalistrikan dan sistem energi bersih.

“Akan ada risiko bagi Indonesia untuk tidak bisa mendapatkan pendanaan dari negara lain untuk membangun sistem ketenagalistrikan dan energi bersih jika JETP tidak tercapai,” tandasnya.

Skema pendanaan JETP sendiri melibatkan komitmen dari berbagai pihak, termasuk dana publik dan swasta senilai US$20 miliar atau sekitar Rp310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per US$) yang akan digunakan selama 3 hingga 5 tahun ke depan untuk mendukung transisi energi di Indonesia.

Dalam skema tersebut, dana dari komitmen pendanaan publik sebesar US$10 miliar, sementara dana dari pendanaan swasta yang dikoordinasi oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), termasuk Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered, juga sebesar US$10 miliar.