Pemerintah AS Berpotensi Kehabisan Uang Kas dalam Enam Hari ke Depan

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) berada dalam situasi yang kritis karena diperkirakan akan kehabisan uang kas dalam enam hari ke depan.

Keputusan mengenai nasib pemerintahan ini tergantung pada pilihan yang akan diambil oleh Ketua DPR AS, Kevin McCarthy, apakah dia akan mengambil risiko penutupan pemerintahan untuk tetap memegang jabatannya atau menentang kelompok garis keras dalam Partai Republik dengan bekerja sama dengan Partai Demokrat.

Menurut laporan CNN, McCarthy telah mengizinkan Partai Republik untuk melanjutkan pemungutan suara mengenai serangkaian rancangan undang-undang alokasi dana pada pekan ini, meskipun rancangan undang-undang tersebut dipastikan akan dibatalkan saat sampai di Senat yang dikuasai oleh Partai Demokrat.

“Ini adalah pertarungan besar ketiga di Kongres: minggu pembukaan, plafon utang, dan sekarang pendanaan pemerintah,” kata Anggota Partai Republik Patrick McHenry, salah satu sekutu terpercaya McCarthy, yang juga turut membantu menegosiasikan kesepakatan plafon utang bipartisan.

Namun, waktu hampir habis dan Partai Republik gagal mencapai kesepakatan jangka pendek, memunculkan kemungkinan penutupan pemerintahan.

“Ini bukanlah cara yang efektif untuk berbicara,” tambahnya, mengacu pada taktik Partai Republik yang mengancam untuk menolak rancangan undang-undang belanja apapun yang tidak mendanai Departemen Kehakiman atau investigasi kriminal terhadap mantan Presiden Donald Trump.

Dalam konteks ini, mantan Presiden Trump juga memberikan dukungannya, mendorong Partai Republik di Truth Social untuk menentang rancangan undang-undang belanja apa pun yang tidak mendanai Departemen Kehakiman atau investigasi kriminal terhadapnya.

Dalam merespons situasi ini, Anggota Partai Republik Andy Biggs dari Arizona menekankan, “Jangan biarkan unipartai D.C. membuat Anda takut dengan berpikir bahwa penutupan pemerintahan adalah akhir dunia. Apa yang disebut penutupan sebenarnya adalah jeda dalam belanja pemerintah federal yang tidak penting.”

Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengambil langkah-langkah untuk memajukan rancangan undang-undang belanja jangka pendeknya, yang diperkirakan akan mencakup bantuan bencana dan dana tambahan untuk upaya perang di Ukraina. Ini merupakan titik perdebatan antara DPR dan Senat yang harus diatasi.

Ketua DPR Kevin McCarthy tidak memberikan komitmen untuk mengajukan rancangan undang-undang belanja jangka pendek yang telah disahkan Senat, karena ia menyadari bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan seruan untuk pemecatannya.

“Kami akan terus bekerja sama dengan masyarakat. Saya hanya percaya jika Anda tidak mendanai pasukan dan tidak mendanai perbatasan, akan sangat sulit untuk berpikir bahwa Anda akan menang dalam penutupan pemerintahan. Saya telah mengalaminya beberapa kali,” ujar McCarthy.