PBHI Gelar Aksi Solidaritas Demokrasi dan HAM untuk Bangladesh

Beriat Baru, Jakarta – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), yang tergabung dalam Alliance of Communities and Democracy Actions for Bangladesh (ACAB), menggelar aksi solidaritas di Kedutaan Besar Bangladesh, Jakarta Selatan, pada Senin (5/8/2024).. Aksi ini sebagai respons terhadap kekerasan brutal yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh, yang telah mengakibatkan lebih dari 200 orang tewas dalam waktu kurang dari 10 hari.

Kerusuhan yang terjadi di Bangladesh dipicu oleh kebijakan sistem kuota 30% untuk kelompok elit dan kerabat veteran perang kemerdekaan 1971. Kebijakan ini memicu protes besar-besaran dari mahasiswa dan masyarakat kelas menengah ke bawah. Pada 15 Juli 2024, aksi protes damai mahasiswa Universitas Dhaka diserang oleh kelompok bersenjata, dan pada 21 Juli 2024, polisi menembakkan gas air mata dan melemparkan granat suara untuk membubarkan pengunjuk rasa, yang menyebabkan ratusan orang tewas dan ribuan ditangkap secara sewenang-wenang.

Annisa Azzahra, tim advokasi PBHI, dalam aksi solidaritas tersebut mengungkapkan bahwa apa yang terjadi di Bangladesh adalah pelanggaran HAM serius.

“Pemerintah Bangladesh menyebarkan narasi bahwa kejadian ini bukan genosida, padahal ini adalah pembantaian terhadap mahasiswa dan jurnalis,” tegasnya.

Damaria Pakpahan menambahkan bahwa situasi di Bangladesh mirip dengan pengalaman Indonesia di bawah pemerintahan otoritarian. Dalam aksi solidaritas ini, massa juga menuntut agar kedutaan Bangladesh di Indonesia diperlakukan sebagai persona non grata. “Kedutaan Bangladesh harus dipanggil kembali karena tidak mampu membela hak-hak masyarakat Bangladesh,” ujar Damaria Pakpahan.

Perwakilan warga Bangladesh juga hadir, menyatakan bahwa Perdana Menteri Shekh Hasina telah menyalahgunakan lembaga negara untuk mempertahankan kekuasaan dan membasmi perbedaan pendapat melalui tindakan kekerasan. Menurut laporan jurnalis BBC pada 5 Agustus 2024, PM Shekh Hasina telah melarikan diri ke Delhi setelah protes yang menewaskan ratusan orang.

Massa mendesak pemerintahan Bangladesh untuk segera melepaskan tahanan yang ditangkap secara sewenang-wenang, memberikan pemulihan kepada korban, dan mengusut tuntas tanggung jawab Perdana Menteri Shekh Hasina atas kekerasan yang terjadi.