PA 212, FPI, dan GNPF Ulama Tak Akan Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Berita Baru, Jakarta – Ketua Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212, Yusuf Martak, mengumumkan bahwa PA 212 bersama dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) dan Front Persaudaraan Islam (FPI) telah menutup pintu untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

“Nampaknya Insya Allah begitu (tidak dukung Prabowo). Insya Allah nampaknya begitu. Mudah-mudahan,” kata Yusuf dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (20/9/2023).

Ia mengungkapkan pengalaman PA 212 dalam Pilpres 2019 lalu, ketika mereka memberikan dukungan kuat kepada Prabowo sebagai capres. Namun, menurut Yusuf, setelah Pilpres 2019 berakhir, Prabowo meninggalkan dukungan yang diberikan oleh ulama, umat, dan emak-emak secara sukarela dan tanpa biaya.

“Itu umat yang berjuang begitu kuat sejak 8 sampai 9 bulan, para ulama, habaib, emak-emak akhirnya ditinggal begitu saja,” tegasnya.

Oleh karena itu, PA 212, FPI, dan GNPF Ulama, lanjut Yusuf berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan tidak ingin “jatuh ke lubang yang sama.”

Meskipun demikian, Yusuf Martak menyatakan bahwa Muhammad Rizieq Shihab bersama dengan PA 212, GNPF Ulama, dan FPI masih mempertimbangkan arah dukungan mereka di Pilpres 2024. Mereka berada dalam tahap “wait and see” untuk menentukan sikap yang tepat.

“Maka kami sedang mengkaji. Tadi malam kita rapat panjang dari jam 19.00 sampai 11.00 WIB malam dengan Habib Rizieq. Kita dalam status masih wait and see. Kita masih melihat,” tuturnya.

Sebelumnya, pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, mengenai Prabowo Subianto dan hubungannya dengan kelompok intoleran telah menimbulkan kontroversi. Grace Natalie menyebut bahwa Prabowo pernah dekat dengan kelompok tersebut dan mengisyaratkan penyesalan.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pernyataan tersebut telah dipelintir dan berpotensi merusak nama Prabowo serta stabilitas negara.