Normalisasi Kali Lamong, Fraksi PKB Gresik: Butuh Ketegasan Bupati

Berita Baru, Gresik – Fraksi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Gresik angkat bicara soal banjir luapan kali Lamong. Pasalnya, banjir yang hampir terjadi setiap tahun itu disebabkan oleh infrastruktur kali Lamong yang tidak memadai.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Fraksi PKB Gresik, Abdul Qodir kepada Beritabaru.co, Jumat (03/01). Katanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, seharusnya tegas mengambil sikap.

“Secepatnya saja Gubernur panggil Bupati Gresik. Hal ini sesuai hasil konsultasi kami dan kesimpulan diskusi publik. Ya mentoknya di pembebasan lahan, dan itu butuh kemauan Kepala Daerah atau Bupati. Pemda Gresik kami nilai kurang serius melaksanakan itu,” terang Abdul Qodir.

Ia mengaku setiap pembahasan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) telah menanyakan kebutuhan anggara pembebasan lahan. Tetapi, kata Abdul Qodir, pihaknya selalu diminta menunggu.

“Kita mau anggarkan pasti jawabnya nunggu apreisel harga tanah. Pemda terkesan ndak serius ngurus itu. Ya mudah-mudahan dengan keseriusan Pemprov Jatim ini jadi jalan keluar atas mandeknya proses normalisasi total di kali Lamong,” harap Abdul Qodir.

Saat ditanya terkait penurunan anggaran untuk normalisasi kali Lamong dalam RAPBD 2020, semula senilai Rp25 milar pada 2019 menjadi Rp5 miliar pada tahun 2020, pihaknya mengatakan disebabkan penyerapan anggaran yang tidak maksimal.

“Penurunan itu karena selalu tidak terserap, karena tidak direalisasi. Dan Fraksi PKB siap memperjuangkan berapapun kebutuhan anggaran untuk normalisasi kali Lamong, sesuai hasil sharing Anggaran Pusat, Provinsi, dan Daerah,” terangnya.

Sejauh ini, pihak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Gresik telah melakukan rapat dengan Wakil Gubernur Jawa timur dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk melakukan penanganan terkait banjir kali lamong. Hasilnya akan ada tindakan secepatnya minggu ini.