Mulai Serius, Australia dan Jepang Akan Menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan

Berita Baru, Canberra – Australia dan Jepang akan menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan dan keamanan pada pada pertemuan puncak virtual pada Kamis (6/1) depan.

Duta Besar Jepang di Australia, Yamagami Shingo juga mengkonfirmasi pertemuan yang akan membahas “perjanjian pertahanan penting antara Bendera Jepang & Bendera Australia.”

“PM Kishida mengatakan ‘Saya memulai diplomasi puncak dengan sungguh-sungguh’ pada tahun 2022. Ini dimulai di sini,” kata Yamagami di Twitter, Rabu (5/1).

Selain itu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Rabu (5/1) juga mengatakan bahwa ia dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan menandatangani Perjanjian Akses Timbal Balik atau Reciprocal Access Agreement (RAA).

Perjanjian itu merupakan yang pertama kalinya dalam menetapkan kerangka kerja bagi pasukan pertahanan kedua negara untuk bekerja sama satu sama lain.

“Perjanjian ini akan menjadi pernyataan komitmen kedua negara kita untuk bekerja sama dalam memenuhi tantangan keamanan strategis bersama yang kita hadapi dan untuk berkontribusi pada Indo-Pasifik yang aman dan stabil,” kata Morrison dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters.

Sebelumnya, Australia dan Jepang sudah menandatangani perjanjian kerjasama bersama Amerika Serikat dan India, yang dikenal dengan Pakta Quad. Pakta tersebut menyatakan keempat negara akan bekerjasama dalam ‘menstabilkan’ kawasan Indo Pasifik yang menyoroti pergerakan militer China di kawasan tersebut.

“Kerja sama kami juga mencakup agenda yang diperluas untuk Quad dengan India dan Amerika Serikat, dan pendekatan berbasis teknologi bersama kami untuk mengurangi emisi karbon,” kata Morrison.

Pertemuan dua perdana menteri tersebut akan dilakukan secara virtual setelah Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida membatalkan perjalanan ke Australia dan Amerika Serikat karena lonjakan kasus COVID -19 kasus.

Kishida mengatakan pada hari Selasa (4/1) bahwa dia akan membatalkan beberapa kunjungan ke luar negeri sebelum sesi parlemen berikutnya dimulai pada 17 Januari untuk fokus pada langkah-langkah khusus menangani pandemi.